Ketika militer -yang kini menguasai pemerintahan Myanmar- menjanjikan pemilu ulang pada tahun depan, banyak yang meragukan janji Tatmadaw itu. Status darurat militer akan berlangsung di Myanmar selama satu tahun untuk kemudian akan ada pergantian pemerintahan melalui pemilihan umum.
Rakyat mengutip kembali kudeta militer pertama yang dilancarkan Jenderal Ne Win di masa lalu, Saat itu militer mengingkari janjinya untuk mengadakan pemilihan ulang dan memenjarakan anggota parlemen NLD yang juga memenangkan pemilihan umum 1990.
Penjabat National League for Democracy atau Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Sai Nyunt Lwin, mengatakan sulit membayangkan Tatmawaw memenuhi janji itu walau ia berharap bisa saja janji itu menjadi nyata.
"Sulit untuk mengatakan. Mungkin itu bisa terjadi, tapi kudeta Ne Win berlangsung selama 26 tahun. Kudeta Saw Maung dan Than Shwe berlangsung selama 22 tahun,†katanya dengan pesimis, seperti dikutip dari
Myanmar Time, Jumat (5/2).
Saat ini partai NLD sedang memantau dengan cermat tindakan Tatmadaw tetapi mengatakan bahwa merebut kekuasaan tidak baik untuk rakyat dan negara. Mereka seperti dilempar pada kenangan buruk masa lalu di bawah kediktatoran militer.
Hal yang sama diutarakan Pe Than, anggota komite kebijakan Partai Nasional Arakan (ANP) yang bermarkas di Rakhine. Ia cukup senang mendengar janji Tatmadaw untuk mengadakan pemilihan dalam waktu satu tahun. Walau begitu, dia menyatakan keraguannya apakah janji itu bisa dipenuhi.
"Meskipun mereka mengatakan hanya (memerintah) satu tahun, saya ragu, karena saya melihat pemerintahan militer sebelumnya yang memerintah lebih dari 20 tahun," katanya.
Jika pemilihan benar dilakukan pada tahun depan, Pe Than mengatakan kemungkinan ANP akan menjadi partai yang tidak lagi ingin bersaing keras. Menurutnya, ANP tidak lagi ingin mengkritik organisasi mana pun tentang apakah mereka baik atau buruk, tetapi akan senang jika organisasi ini membantu dalam melaksanakan pembangunan di Rakhine yang dilanda konflik.
“Kami akan menunggu dan melihat. Kami tidak ingin mengkritik organisasi apakah mereka baik atau tidak. Kami akan menilai seberapa baik mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan untuk Negara Bagian Rakhine," katanya, bijak.
