Berita

Spanduk himbauan pembatasan aktivitas masyarakat yang ada disalah satu pemukiman warga di Provinsi DKI Jakarta/Net

Politik

Pembatasan Mobilitas Orang Di Jakarta-Jateng Dinilai Kreatif, Eks Ketua DPR: Pusat Kenapa Enggak Ikut Saja!

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 09:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Strategi pembatasan pergerakan atau mobilitas orang di masa pandemi kembali mendapat sorotan publik. Karena, dalam penerapannya ada perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu yang menyoroti hal ini ialah mantan Ketua DPR, Marzuki Alie, yang menilai strategi penanganan Covid-19 yang dilakukan sejumlah pemda lebih kreatif dibanding pemerintah pusat.

"Pemimpin kita sangat kreatif, buat kebijakan pokoknya beda dengan Presiden Jokowi," ujar Marzuki Alie dalam akun Twitternya, @marzukialie_MA, Sabtu (6/2).


Eks Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrat ini menyebutkan bentuk intervensi kebijakan yang kreatif dilakukan oleh dua pemerintah provinsi besar dan satu pemerintah kota penyangga di Pulau Jawa, yang berbeda dengan intervensi pemerintah pusat yang menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Pusat PPKM, DKI Jakarta PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Super Ketat, Jateng (Jawa Tengah) Sabtu-Minggu lockdown, Bogor Sabtu-Minggu gage (ganjil genap)," ucap Marzuki Alie.

Dari perbedaan itu, Marzuki Alie memandang kebijakan pemerintah pusat pada akhirnya tidak akan efektif. Karena itu dia menyarankan agar pemerintah pusat ikut ambil langkah seperti yang dilakukan tiga daerah tersebut.

"Kenapa enggak ikut saja pusat, karena ini pandemi. Akhirnya PPKM tidak efektif, kasus Covid-19 tidak menurun," demikian Marzuki Alie menutup cuitannya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya