Berita

Moeldoko saat memberi klarifikasi tudingan AHY, Senin (1/1)/Repro

Politik

Ciderai Nama Baik Presiden, Jokowi Disarankan Copot Moeldoko Dari Kabinet

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 05:22 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo disarankan segera mencopot Moeldoko jadi kursi Kepala Staf Kepresidenan apabila perombakan kabinet dilakukan dalam waktu dekat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinin (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, citra politik Joko Widodo akan rusak apabila membiarkan Moeldoko menikmatai jabatan KSP.

Analisa Dedi, terseretnya nama Moeldoko yang diduga menjadi dalang pengambilalihan kepemimpinan secara paksa Partai Demokrat mendiderai nama baik Presiden.


"Moeldoko terseret isu kegaduhan "kudeta" Demokrat, tentu kondisi ini menciderai nama baik Presiden. Sehingga mengeluarkan Moeldoko dari Istana adalah langkah yang baik," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/2).

Pendapat Dedi, citra pemerintahan Jokowi terlalu buruh jika orang nomor satu di Indonesia itu memberi perintah atau merestui skema politik yang diterapkan oleh Moeldoko.

Kata Dedi, jika Jokowi diam saja dengan tindakan politik Moeldoko maka hal itu membenarkan bahwa memang benar ada campur tangan dan kehendak dari Jokowi.

"Terlalu buruk citra pemerintah jika ada kecenderungan memberi perintah atau merestui, mengetahui dan diam saja sudah aib kekuasaan, apalagi hingga ada unsur perintah," pungkas Dedi.

Kegaduhan dimulai ejak Senin siang (1/2), Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan adanya skenario pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Saat itu, AHY mengatakan mendapatkan informasi lengkap dari pengurus pusat hingga daerah. Tak tanggung-tanggung oknum pelakunya adalah dari 4 kader dan mantan kader. Selain itu nama Moeldoko turut disebutkan.

Belakangan berbaggai informasi yang disampaikan petingggi Demokrat telah menjadi kenyataan politik.

Meski Moeldoko kerap membantah bahwa dirinya tidak akan melakukan "kudeta" karena bukanlah kader partai.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya