Berita

Moeldoko saat memberi klarifikasi tudingan AHY, Senin (1/1)/Repro

Politik

Ciderai Nama Baik Presiden, Jokowi Disarankan Copot Moeldoko Dari Kabinet

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 05:22 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo disarankan segera mencopot Moeldoko jadi kursi Kepala Staf Kepresidenan apabila perombakan kabinet dilakukan dalam waktu dekat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinin (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, citra politik Joko Widodo akan rusak apabila membiarkan Moeldoko menikmatai jabatan KSP.

Analisa Dedi, terseretnya nama Moeldoko yang diduga menjadi dalang pengambilalihan kepemimpinan secara paksa Partai Demokrat mendiderai nama baik Presiden.


"Moeldoko terseret isu kegaduhan "kudeta" Demokrat, tentu kondisi ini menciderai nama baik Presiden. Sehingga mengeluarkan Moeldoko dari Istana adalah langkah yang baik," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/2).

Pendapat Dedi, citra pemerintahan Jokowi terlalu buruh jika orang nomor satu di Indonesia itu memberi perintah atau merestui skema politik yang diterapkan oleh Moeldoko.

Kata Dedi, jika Jokowi diam saja dengan tindakan politik Moeldoko maka hal itu membenarkan bahwa memang benar ada campur tangan dan kehendak dari Jokowi.

"Terlalu buruk citra pemerintah jika ada kecenderungan memberi perintah atau merestui, mengetahui dan diam saja sudah aib kekuasaan, apalagi hingga ada unsur perintah," pungkas Dedi.

Kegaduhan dimulai ejak Senin siang (1/2), Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan adanya skenario pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Saat itu, AHY mengatakan mendapatkan informasi lengkap dari pengurus pusat hingga daerah. Tak tanggung-tanggung oknum pelakunya adalah dari 4 kader dan mantan kader. Selain itu nama Moeldoko turut disebutkan.

Belakangan berbaggai informasi yang disampaikan petingggi Demokrat telah menjadi kenyataan politik.

Meski Moeldoko kerap membantah bahwa dirinya tidak akan melakukan "kudeta" karena bukanlah kader partai.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya