Sejalan Dengan KPU, Fraksi Nasdem: Sejak Awal Kami Tolak Penyerentakan Pemilu Dan Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan keberatannya jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) digabung dengan pemilu serentak (pileg dan pilpres) pada 2024.

Pasalnya, KPU memiliki pengalaman pahit banyak petugas berguguran saat pemilu serentak 2019. Apalagi jika pilkada digabung pada 2024, maka beban KPU akan tambah besar dan kompleks.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Ahmad Ali sepakat dengan apa yang disampaikan KPU.

"Nasdem sejak awal sudah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa berat beban kerja penyelenggara kalau pemilu dan pilkada disatukan di 2024," ucap Ahmad Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/2).

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu menambahkan, apabila pemerintah dan parlemen bersikukuh untuk menyelenggarakan pilkada digabung dengan pemilu 2024, maka Nasdem akan bersikap legowo meski tidak sepakat.

"Ya kan emang ada hak untuk tidak setuju? Emang terus kemudian kita mengatakan akan tidak mengikuti pilkada? Apa yang disampaikaan Fraksi Nasdem kemarim itu adalah masukan yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah," ucapnya.

Sembari menunggu keputusan pemerintah dan parlemen, Nasdem sendiri memberikan masukan-masukan terkait pilkada yang perlu dipisah dari pemilu 2024.

"Mumpung belum diputuskan Fraksi Nasdem memberikan masukan seperti itu, akan terjadi a,  b,  c, d dampaknya ini kita sudah sampaikan," katanya.

"Apakah itu sikap partai nanti ketum yang akan disampaikan, tapi batasan hari ini Fraksi Nasdem, melakukan kajian diskusi," ucap Ahmad Ali menambahkan.