Jokowi Ajak Malaysia Dorong Pertemuan Menlu Se-ASEAN Bahas Kudeta Myanmar

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membahas terkait kudeta militer Myanmar.

"Kami prihatin dengan perkembangan politik Myanmar. Dan kita berharap perbedaan politik itu bisa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku," ujar Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (5/2).

Berkaitan dengan persoalan tersebut, Jokowi menuturkan pentingnya bagi semua negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN untuk menghormati prinsip -prinsip piagam ASEAN, guna mewujudkan visi komunitas ASEAN.

"Terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional," ungkapnya.

Oleh karena itu, sebagai satu keluarga di dalam ASEAN dan satu rumpun, Jokowi mengajak pemerintahan Malaysia untuk mendorong adanya pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) se-ASEAN.

"Saya minta dua Menteri luar negeri untuk berbicara dengan ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus kementerian luar negeri di ASEAN mengenai pekembangan Myanmar," ucap Jokowi.

"Tadi secara detil kami sudah bicara mengenai ini," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, PM Muhyiddin menyambut baik ajakan Jokowi tersebut. Dia mengungkapkan, persoalan Myanmar juga menjadi perhatian Malaysia.

"Isu Myanmar, seperti Indonesia, Malaysia juga memandang serius keadaan politik di Myanmar yang merupakan satu langkah ke belakang dalam proses demokrasi di negara tersebut," ungkap Muhyiddin.

Bahkan, dia mengaku khawatir pergolakan politik di Myanmar bisa mempengaruhi kestabilan politik di negara-negara lain di ASEAN. Sehingga, Malaysia akan menyambut baik ajakan Jokowi untuk dilakukannya pertemuan menteri luar negeri se-ASEAN.

"Sehubungan itu saya sangat setuju, supaya kedua-dua menteri luar diberikan mandat untuk menacari kesepakatan, supaya satu suara dengan ASEAN, supaya menggencarkan ikatan ini dan lebih mendalam lagi," demikian Muhyiddin.