Presiden Jokowi Tetap Perlu Klarifikasi Meski Tidak Terlibat "Kudeta" Demokrat

Balasan Presiden Joko Widodo atas surat klarifikasi yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono penting meski sang presiden tak terlibat dalam isu kudeta Demokrat.

Klarifikasi penting disampaikan presiden karena berkaitan dengan orang yang berada di lingkaran Istana.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk ‘Imbas Skenario "Kudeta" Politik Menyasar AHY’ yang digelar virtual Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/2).

"Kalau tidak hubungannya langsung dengan presiden, tentu sebaiknya diklarifkasi bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Moeldoko," kata Herman Khaeron.

Secara khusus ia menyoroti Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebut surat AHY bukan urusan Istana. Padahal, dinamika justru terjadi karena campur tangan pihak eksternal Partai Demokrat yang tak lain dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

"Sesungguhnya bagi kami justru ini menjadi hal yang sangat substansial, ini sangat penting, karena ada keterlibatan pihak eksternal di mana bagian dari lingkaran pihak istana," tegasnya.

Atas dasar itu, Herman berharap Presiden Jokowi sebaiknya menjawab surat itu sebagai bentuk klarifikasi. "Presiden bisa memberikan balasan surat itu atas berbagai pertanyaan dan klarifikasi," pungkasnya.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno dalam chanel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2) membenarkan bahwa Istana sudah menerima surat dari AHY.

Namun ia menolaknya membalas surat perihal adanya keterlibatan pejabat pemerintah dalam upaya pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat.

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena perihal dinamika internal partai, itu merupakan rumah tangga internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur dalam AD/ART," kata Pratikno.