Indef Minta Pemerintah Ambil Langkah Ekstrem Bagi Perekonomian, Lockdown Jawa

Kebijakan pemerintah dalam hal menangani pandemi Covid-19 sekaligus perekonomian nasional dinilai belum tepat oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mengatakan, keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro semacam mengulang kondisi yang pernah terjadi pada tahun 2020 lalu.

Pasalnya, dalam Rapat Terbatas (Ratas) penanganan pandemi Senin lalu (1/2) Presiden Joko Widodo, menurut Tauhid, memperllihatkan satu sikap yang meprioritaskan kedua hal tersebut, ketika mengevaluasi PPKM yang tidak efektif tapi di sisi yang lain juga mempersoalkan kondisi ekonomi yang turun juga.

"Saya melihat ini seperti mengulang apa yang terjadi di 2020, ketika kita sadar kesehatan prioritas serta ekonomi prioritas. Dan sekarang ini dua-duanya dipertimbangkan," ujar Tauhid saat menjadi narasumber di dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (3/2).

Selama hampir setahun penanganan Covid-19 dilakukan pemerintah, Tauhid memandang belum ada kebijakan penanganan pandemi yang memberikan perubahan signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Hampir 10-11 bulan ini masyarakat sudah cukup menderita. Kalau pola ini diterapkan saya khawatir akan lebih panjang," ungkapnya.

Oleh karena itu, Tauhid memandang kebijakan penanganan Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi nasional yang sudah dijalankan selama 11 bulan tidak efektif. Justru dia memprediksi dampak ekonominya akan berkepanjangan jika diteruskan.

Sehingga, dia menyarankan kepada pemerintah agar mengambil langkah kebijakan yang fundamental dari segi penanganan pendeminya terlebih dahulu. Karena, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada perbaikan kondisi Covid-19.

"Kita harus ambil posisi yang paling ekstrim. Pilihan lockdown full pada katakanlah pulau Jawa itu menjadi cukup kita pertimbangkan," ungkapnya.

"Betul ekonomi akan lebih sufer disatu titik tertentu, tetapi kita akan jauh punya kepastian lebih baik, demikian Tauhid Ahmad.