Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres/Net
Dunia internasional terus berupaya menyerukan agar pihak militer Myanmar segera menghentikan aksi mereka mengkudeta pemerintahan. Terbaru, seruan itu datang dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.
Gutteres, pada Rabu (3/2) bahkan berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional yang cukup terhadap militer Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta tersebut gagal.
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Guterres dalam wawancara yang disiarkan oleh Washington Post, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (4/1).
“Ini benar-benar tidak dapat diterima setelah pemilu - pemilu yang saya yakini berlangsung normal - dan setelah periode transisi yang besar," lanjutnya.
Pengambilalihan militer memotong transisi panjang Myanmar menuju demokrasi dan mengundang kecaman dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.
Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang sedang merundingkan kemungkinan pernyataan. Draf awal yang diajukan oleh Inggris mengutuk kudeta tersebut, dan menyerukan agar militer menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia dan segera membebaskan mereka yang ditahan.
Namun, pernyataan semacam itu harus disepakati dengan konsensus dan para diplomat mengatakan bahasa tersebut kemungkinan perlu diperhalus untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia, yang secara tradisional melindungi Myanmar di Dewan Keamanan.
Guterres mengatakan semua yang ditahan oleh militer selama kudeta harus dibebaskan dan ketertiban konstitusional dipulihkan.
"Saya berharap akan memungkinkan untuk membuat militer di Myanmar memahami bahwa ini bukan cara untuk memerintah negara dan ini bukan cara untuk bergerak maju," katanya.
Tentara Myanmar menahan pemimpin negara Aung San Suu Kyi dan sejumlah petinggi lainnya pada hari Senin (1/2) sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu, menyerahkan kekuasaan kepada kepala militer Min Aung Hlaing, dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Sementara, pada Rabu (3/2), polisi Myanmar mengatakan, bahwa mereka telah mengajukan tuntutan terhadap Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal.
