Berita

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto/Net

Kesehatan

KPCPEN Catat Penurunan Kasus Covid-19 Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Terapkan PPKM

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 16:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penurunan kasus positif Covid-19 di provinsi dan kabupaten/kota dicatat oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto menjelaskan, berdasarkan data kemarin pihaknya mencatat adanya penurunan angka kasus Covid-19 di 98 Provinsi yang menerapkan PPKM.

"Dari data PPKM terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan. Yaitu Jakarta Jawa Tengah dan Yogyakarta," ujar Airlangga dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (3/2).


Selain tiga daerah tersebut juga tercatat beberapa provinsi lainnya yang mengalami perbaikan, kata Airlangga. Karena, dari 98 provinsi yang menerapkan PPKM 63 provinsi masih masuk zona merah.

"Dan ini (provinsi yang masih masuk zona merah) turun dari 92 (daerah yang masuk zona merah sebelumnya). Kemudian dari kabupaten kota dari 363 (zona merah turun) ke 332," ungkapnya.

Semantara itu, KPCPEN juga menemukan mobilitas penduduk turun. Tapi mobilitas masih relatif tinggi di tempat kerja dan pemukiman masyarakat.

Karena itu, lanjut Airlangga, pemerintah akan meningkatkan efektifitas PPKM hingga ke tingkat paling abwah, atau PKM berbasis mikro atau lokal di 98 Provinsi di Jawa-Bali.

Ditambah lagi dengan mempercepat poses vaksinasi Covid-19, agar target heard immunity atau kekebalan komunal bisa segara terbentuk.

"Bapak Presiden (Joko Widodo) juga menyampaiakan, penanganan Covid di satu negara dengan negara lain tentu berbeda, dan tidak ada rumus yang sama, sehingga kita melakkan cara yang dianggap tepat di Indonesia," tutur Airlangga.

"Dan vaksinasi tentu mempertimbangkan dengan melihat basis data dan basis daerah zona padat, daerah mobilitas tinggi, dan juga interaksi yang tinggi itu menjadi pertimbangan. Dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan sentra perekonomian," pungkasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya