Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha/Net
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha angkat bicara terkait kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Dia mengatakan, penting bagi negara-negara Asean untuk mengambil sikap kolektif terkait situasi tersebut.
Jenderal Prayut juga mengingatkan perlu kehati-hatian dalam menyajikan laporan terkait perkembangan saat ini, untuk menhindari dampak yang lebih luas terutama yang menyangkut sektor ekonomi.
"Saya ingin laporan berita disajikan dengan hati-hati untuk menghindari dampak pada manfaat ekonomi," kata Jenderal Prayut, seperi dikutip dari Bangkok Post, Rabu (3/2).
“Kami adalah negara tetangga. Kami juga perlu mendengarkan (sikap) Asean. Saya tidak ingin konflik meningkat, terutama di Thailand,†ujarnya.
Dia kemudian membahas kekhawatiran bahwa kudeta tersebut dapat mempengaruhi proyek-proyek pembangunan di Zona Ekonomi Khusus Dawei (DSEZ), yang merupakan perusahaan patungan antara Jepang, Myanmar dan Thailand.
Dalam pernyataannya, Jenderal Prayut mengatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan komite yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Arkhom Termpittayapaisith, untuk mengadakan pembicaraan dengan semua yang terlibat guna menemukan cara untuk membantu investor Thailand.
Ketua Dewan Perdamaian dan Rekonsiliasi Asia, Surakiart Sathirathai, mengatakan kekhawatiran yang cukup besar telah diungkapkan atas kudeta tersebut.
“Kami semua ingin perdamaian dan stabilitas berlaku di Myanmar,†ujarnya.
“Negara ini melanjutkan langkah besar yang telah dibuatnya di jalan menuju demokrasi, tetapi sambil menghormati urusan dalam negeri Myanmar, kami ingin meminta pembebasan Daw Aung San Suu Kyi dan mereka yang saat ini ditahan,†lanjutnya.
Surakiart, yang juga mantan menteri luar negeri, mengatakan semua pihak harus terlibat dalam dialog damai untuk menyelesaikan situasi, sambil menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum seperti yang tertuang dalam Konstitusi Myanmar.
Sementara itu, Kolonel Samrit Chatwattanasakul, komandan satuan tugas Resimen Kavaleri ke-3 di Chiang Rai, mengatakan pada hari Selasa (2/2), bahwa perdana menteri telah menginstruksikan pihak berwenang untuk melarang setiap kelompok melakukan kegiatan politik di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.
“PM khawatir bahwa kegiatan seperti itu akan mempengaruhi keamanan nasional dan hubungan dengan Myanmar,†kata Kolonel Samrit.
Dia menambahkan bahwa satuan tugas telah meningkatkan kehadirannya dari 900 menjadi 1.100 tentara di distrik Mae Sai di Chiang Rai, yang berbatasan langsung dengan Tachileik Myanmar. Mereka juga telah memasang kamera CCTV untuk mencegah masuknya ilegal melintasi perbatasan melalui penyeberangan.
Wakil kepala polisi nasional Pol Jenderal Damrongsak Kittiprapas mengatakan dia juga telah mengatakan kepada petugas imigrasi untuk memantau dengan cermat pergerakan di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar setelah kudeta militer.
“Pos pemeriksaan perbatasan tetap terbuka untuk mengangkut barang,†katanya, seraya menambahkan bahwa polisi sudah siap untuk warga Thailand yang ingin kembali dari Myanmar, dengan fasilitas yang diatur untuk mengarantina mereka selama 14 hari.
Di Bangkok, polisi juga telah membuat pengaturan keamanan di sekitar kedutaan Myanmar setelah unjuk rasa Senin di depan gedung di Sathon Road, kata Pol Jenderal Damrongsak.
Polisi membubarkan unjuk rasa ketika warga Myanmar yang marah menuntut pembebasan segera pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan politisi lain yang terpilih secara demokratis.
Polisi Jenderal Damrongsak memperingatkan bahwa demonstrasi apa pun tidak boleh diadakan selama gelombang kedua Covid-19, menambahkan bahwa Bangkok telah ditetapkan sebagai zona pengendalian penyakit maksimum.
“Setiap warga negara Myanmar yang ingin menyampaikan keluhan harus melakukannya melalui saluran yang tepat,†ujarnya.
