Sejumlah pakar Turki yang berkonsentrasi pada urusan Asia mengatakan, bahwa kudeta militer yang terjadi di Myanmar beberapa hari yang lalu tidak bisa dilepaskan dari intervensi asing serta permainan dua kekuatan besar, China dan Amerika Serikat.
Para pakar menilai, kedua negara itu telah berperan dalam mencegah konsolidasi demokrasi di Myanmar dan membuat negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara tersebut rentan terhadap kudeta militer.
Dalam wawancaranya bersama media pemerintah Turki, Anadolu Agency, ahli senior di Pusat Krisis dan Studi Kebijakan Ankara (ANKASAM), Seyfettin Erol berpendapat bahwa persaingan Amerika-China di Lingkar Asia-Pasifik jadi alasan utama di balik kudeta militer baru-baru ini di Myanmar.
Dalam pernyataannya, Erol mengatakan bahwa kudeta militer yang terjadi di Myanmar merupakan ajang unjuk kekuatan untuk melawan AS dan sejumlah negara Barat lainnya.
“Kudeta militer adalah unjuk kekuatan melawan AS dan beberapa negara Barat lainnya. Di sisi lain, reaksi Gedung Putih terhadap kudeta lebih berkaitan dengan kehilangan posisi yang signifikan daripada mengkhawatirkan keadaan demokrasi atau hak asasi manusia di Myanmar."
Memperhatikan bahwa kudeta tersebut mengungkap pengaruh China di Myanmar dan Asia-Pasifik secara umum, Erol mengatakan: "Melalui pelabuhan yang dibangun di Myanmar, China telah mampu melewati Selat Malaka dan mengakses Samudera Hindia."
"Mempertahankan pengaruhnya di negara itu terhadap kekuatan lain, termasuk Amerika dan India, memungkinkan China menjadi pemain utama di kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas," lanjut Erol.
Pakar lain, Hayati Unlu, seorang sarjana urusan Asia, setuju bahwa persaingan strategis antara AS dan China di Asia-Pasifik dan pentingnya Myanmar dalam konteks ini adalah kunci untuk memahami kudeta militer.
"Myanmar adalah bagian penting dari ambisi global China karena lokasinya,†katanya.
Nazmul Islam, seorang ahli senior regional bahkan memperkirakan sebuah kengerian akibat kudeta tersebut. Dia mengatakan, kejadian itu akan menyebabkan lebih banyak pertumpahan darah dan kekacauan di negara berpenduduk 55 juta jiwa itu.
“Kemungkinan besar, militer akan menekan minoritas, termasuk Muslim Rohingya, lebih jauh lagi untuk tetap populer. Ini akan menunda kembali ke normalitas dan menyebabkan lebih banyak bentrokan," ujarnya.
Militer Myanmar merebut kekuasaan setelah menahan pemimpin negara Aung San Suu Kyi bersama sejumlah petinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Senin (1/2) malam waktu setempat.
AS, Inggris, PBB dan Uni Eropa telah kompak mengutuk tindakan tersebut, dan menuntut agar militer membebaskan mereka yang ditahan.
