Aksi protes menolak kudeta militer di Myanmar/Net
China telah memblokir upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengutuk kudeta militer yang terjadi di Myanmar.
Sebagai salah satu pemegang hak veto, dukungan China sangat dibutuhkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk merilis pernyataan bersama.
Menurut seorang diplomat China untuk misi PBB, pernyataan Dewan Keamanan dianggap hanya akan memperumit situasi yang terjadi di Myanmar saat ini.
"Kami berpandangan bahwa tindakan apa pun oleh Dewan harus berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial Myanmar serta perdamaian dan rekonsiliasi, menghindari peningkatan ketegangan atau semakin memperumit situasi," kata diplomat itu, seperti dikutip
Reuters.
Menurut seorang pakar dari Universitas Nasional Singapura, Elliott Prasse-Freeman, China tampaknya menganggap kudeta militer Myanmar merupakan masalah internal. Terlebih, media pemerintah China menggunakan istilah "perombakan kabinet", alih-alih kudeta militer yang digunakan oleh negara-negara Barat.
"Melalui kebijakan luar negeri yang setara dengan gaslighting, China tampaknya memberi isyarat dukungan diam-diam, jika bukan dukungan tegas, atas tindakan para jenderal," ujarnya, seperti dikutip
BBC.
Sementara itu, seorang editor di The Diplomat, Sebastian Strangio berpendapat, sikap Beijing pada situasi di Myanmar saat ini konsisten dengan skeptisisme-nya terhadap intervensi internasional.
Di sisi lain, meskipun China mendapatkan keuntungan strategis dari keterasingan Myanmar dari barat, ini tidak berarti bahwa Beijing senang dengan kudeta tersebut.
“Mereka memiliki pengaturan yang cukup baik dengan NLD dan berinvestasi banyak untuk membangun hubungan dengan Aung San Suu Kyi. Kembalinya militer sebenarnya berarti China kini harus berurusan dengan institusi di Myanmar yang secara historis paling mencurigakan dari niat China," jelas dia.
Pada Senin, militer Myanmar telah mengambil alih kekuasaan setelah menangkap pemimpin politik Aung San Suu Kyi dan pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Militer mendapuk Jenderal Min Aung Hlaing sebagai penguasa, dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Menanggapi situasi tersebut, Dewan Keamanan PBB berkumpul pada Selasa, naun gagal menyetujui pernyataan bersama karena tidak adanya dukungan dari China.
