Berita

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti/Net

Politik

Haris Rusly Moti: Pecat Nadiem Atau Indonesia Alami Lost Generation

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 12:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah Presiden Joko Widodo yang tetap mempertahankan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mulai dipertanyakan.

Salah satunya oleh aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti. Secara tegas dia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengurai satu saja alasan mendasar mengapa Nadiem dipertahankan.

“Sebutkan satu saja alasan, di luar dari dia sebagai anak muda,” tanyanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/2).


Haris Rusli Moty mengurai bahwa semenjak pertama kali menjabat sebagai Mendikbud, sudah tampak Nadiem tak punya visi dan misi dalam membangun dan menata ulang sistem pendidikan nasional sebagai dasar membentuk karakter bangsa.

Sementara saat menghadapi pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, seluruh orang tua wali siswa maupun siswa bingung dengan nasib pendidikan anaknya. Di satu sisi, Mendikbud Nadiem tak menampakkan batang hidungnya untuk memberikan arahan terkait pendidikan di masa Covid-19.

Bahkan sekolah dan kampus saat ini bagaikan anak ayam kehilangan induk karena tidak mendapat arahan dari Mendikbud Nadiem, yang mestinya bertindak sebagai navigator pendidikan dan kebudayaan dalam menghadapi darurat Covid.

“Masing-masing pengurus sekolah dan kampus, baik swasta maupun negeri, berusaha tetap berjalan dengan caranya masing masing tanpa navigasi dari Mendikbud Nadiem,” tekannya.

Mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu merasa yakin Menteri Nadiem saat ini tidak mengetahui keadaan pendidikan di Indonesia. Termasuk tidak tahu bahwa banyak sekolah dan kampus yang terancam tutup karena tak sanggup biayayai operasionalnya.

Haris Rusly Moti yakin Nadiem tidak tahu dilema yang dialami orang tua siswa dan mahasiswa yang tetap harus membayar SPP, sedangkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang tak memadai.

Di satu sisi, jika pembayaran SPP disetop, maka bisa berakibat para guru dan dosen tak dapat gaji atau honor.

“Masalahnya di saat pandemi seperti saat ini, mayoritas orang tua siswa dan mahasiswa yang tak mampu secara ekonomi jika terus dipaksa bayar SPP secara full,” sambungnya.

Menurut Haris Rusly Moti, jika ketidakmampuan Nadiem Makarim dalam memimpin pendidikan nasional Indonesia diteruskan, maka tidak menutup bangsa Indonesia menghadapi lost generation. Artinya, generasi masa depan bangsa ini akan musnah.

“Anak anak kita akan menjadi generasi zombie yang jadi objek eksploitasi industri digital,” tegasnya.

Atas alasan di atas, dia mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo, masa depan bangsa Indonesia tidak terletak pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jembatan, jalan tol, pelabuhan, dan lain. Masa depan bangsa Indonesia sangat tergantung kepada generasi penerus nya.

“Jika Presiden Joko Widodo tetap menempatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tak kredibel seperti Nadiem Makarim, maka wajar saja saya menuduh Presiden Joko Widodo secara sengaja menghancurkan masa depan Indonesia, melalui menghancurkan pendidikan generasi penerusnya,” lanjut Haris Rusly Moti.

Sementara kepada Nadiem Makarim, dia meminta untu sadar dan mawas diri akan ketidakmampuan dalam memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan.

“Keberadaan anda sebagai Mendikbud tak menjadi solusi, tapi justru menambah masalah. Kepada Presiden Joko Widodo, segera pecat Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Saran saya Nadiem diangkat saja jadi Menteri Khusus urusan Bisnis Jual Beli Data,” tegasnya.

“Pilihanya, pecat Nadiem atau Indonesia alami lost generation,” demikian Haris Rusly Moti.

Dalam akun Twitter pribadinya, Haris Rusly Moti berencana mengajukan gugatan ke PTUN terkait Keppres pengangkatan Nadiem Makarim sebagai menteri. Dia beralasan bahwa gugatan didasarkan pada kegundahan orang tua akan masa depan pendidikan anak.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya