Berita

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti/Net

Politik

Haris Rusly Moti: Pecat Nadiem Atau Indonesia Alami Lost Generation

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 12:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah Presiden Joko Widodo yang tetap mempertahankan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mulai dipertanyakan.

Salah satunya oleh aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti. Secara tegas dia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengurai satu saja alasan mendasar mengapa Nadiem dipertahankan.

“Sebutkan satu saja alasan, di luar dari dia sebagai anak muda,” tanyanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/2).


Haris Rusli Moty mengurai bahwa semenjak pertama kali menjabat sebagai Mendikbud, sudah tampak Nadiem tak punya visi dan misi dalam membangun dan menata ulang sistem pendidikan nasional sebagai dasar membentuk karakter bangsa.

Sementara saat menghadapi pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, seluruh orang tua wali siswa maupun siswa bingung dengan nasib pendidikan anaknya. Di satu sisi, Mendikbud Nadiem tak menampakkan batang hidungnya untuk memberikan arahan terkait pendidikan di masa Covid-19.

Bahkan sekolah dan kampus saat ini bagaikan anak ayam kehilangan induk karena tidak mendapat arahan dari Mendikbud Nadiem, yang mestinya bertindak sebagai navigator pendidikan dan kebudayaan dalam menghadapi darurat Covid.

“Masing-masing pengurus sekolah dan kampus, baik swasta maupun negeri, berusaha tetap berjalan dengan caranya masing masing tanpa navigasi dari Mendikbud Nadiem,” tekannya.

Mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu merasa yakin Menteri Nadiem saat ini tidak mengetahui keadaan pendidikan di Indonesia. Termasuk tidak tahu bahwa banyak sekolah dan kampus yang terancam tutup karena tak sanggup biayayai operasionalnya.

Haris Rusly Moti yakin Nadiem tidak tahu dilema yang dialami orang tua siswa dan mahasiswa yang tetap harus membayar SPP, sedangkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang tak memadai.

Di satu sisi, jika pembayaran SPP disetop, maka bisa berakibat para guru dan dosen tak dapat gaji atau honor.

“Masalahnya di saat pandemi seperti saat ini, mayoritas orang tua siswa dan mahasiswa yang tak mampu secara ekonomi jika terus dipaksa bayar SPP secara full,” sambungnya.

Menurut Haris Rusly Moti, jika ketidakmampuan Nadiem Makarim dalam memimpin pendidikan nasional Indonesia diteruskan, maka tidak menutup bangsa Indonesia menghadapi lost generation. Artinya, generasi masa depan bangsa ini akan musnah.

“Anak anak kita akan menjadi generasi zombie yang jadi objek eksploitasi industri digital,” tegasnya.

Atas alasan di atas, dia mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo, masa depan bangsa Indonesia tidak terletak pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jembatan, jalan tol, pelabuhan, dan lain. Masa depan bangsa Indonesia sangat tergantung kepada generasi penerus nya.

“Jika Presiden Joko Widodo tetap menempatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tak kredibel seperti Nadiem Makarim, maka wajar saja saya menuduh Presiden Joko Widodo secara sengaja menghancurkan masa depan Indonesia, melalui menghancurkan pendidikan generasi penerusnya,” lanjut Haris Rusly Moti.

Sementara kepada Nadiem Makarim, dia meminta untu sadar dan mawas diri akan ketidakmampuan dalam memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan.

“Keberadaan anda sebagai Mendikbud tak menjadi solusi, tapi justru menambah masalah. Kepada Presiden Joko Widodo, segera pecat Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Saran saya Nadiem diangkat saja jadi Menteri Khusus urusan Bisnis Jual Beli Data,” tegasnya.

“Pilihanya, pecat Nadiem atau Indonesia alami lost generation,” demikian Haris Rusly Moti.

Dalam akun Twitter pribadinya, Haris Rusly Moti berencana mengajukan gugatan ke PTUN terkait Keppres pengangkatan Nadiem Makarim sebagai menteri. Dia beralasan bahwa gugatan didasarkan pada kegundahan orang tua akan masa depan pendidikan anak.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya