Mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie/Net
Nama mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie muncul dalam salah satu orang yang diduga melakukan upaya kudeta di kepemimpinan Partai Demokrat.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya mengatakan, satu dari lima yang berupaya melakukan kudeta adalah, satu orang partai yang sudah tidak aktif sejak enam tahun lalu.
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Demokrat Herman Khaeron membenarkan bahwa mantan kader partai yang tidak aktif sejak enam tahun lalu adalah Marzuki Alie.
"Ya (benar Marzuki Alie)," jawab Herman singkat ketika dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/2).
Sebelumnya, Marzuki Alie membahtah keras tudingan tersebut. Jelas mantan ketua DPR itu, harus ada dasar untuk menuduh dirinya. Apakah dia memang benar-benar melakukan upaya kudeta seperti yang dituduhkan.
AHY sebelumnya menyampaikan, ada upaya paksa pengambilalihan ketua umum Partai Demokrat yang dilakukan gabungan lima orang.
Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah diberhentikan tidak hormat karena korupsi pada 9 tahun lalu, satu mantan kader yang keluar 3 tahun lalu, dan satu nonkader partai yang juga seorang pejabat tinggi pemerintah.
Siapa sosok nonkader partai tersebut, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief secara gamblang menyebut bahwa orang yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.
Sementara itu, diwawancarai secara terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membenarkan bahwa ada pertemuan di Hotel Aston Rasuna Jakarta, lantai 28, pada 27 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, bukan mantan kader Demokrat yang mendatangi ke Moeldoko, namun Moeldoko yang mendatangi mereka.
Saat ini, lanjut Herzaky, Partai Demokrat tengah menanti Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi adanya isu kudeta yang diduga dilakukan oleh Moeldoko dan empat orang lainnya.
"Isu utama kami adalah perilaku kekuasaan. Sampai sekarang kita belum mendapat jawaban dari Pak Jokowi," tandasnya.
