Berita

Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) dan Kepala KSP Moeldoko/Net

Politik

Diisukan Restui Moeldoko Kudeta AHY, Mahfud MD: Terpikir Saja Tidak, Apalagi Merestui

SELASA, 02 FEBRUARI 2021 | 10:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menko Polhukam Mahfud MD dengan tegas membantah isu yang menyebutkan dirinya merestui Kepala KSP Moeldoko untuk mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyona (AHY).

Menurut Mahfud, isu itu aneh. Pasalnya, dia sama sekali tidak pernah berpikir ke arah sana.

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," kata Mahfud, Selasa (2/2).


"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," lanjut dia baru saja di akun Twitter miliknya @mohmahfudmd.

Menurut Mahfud, di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini, sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat bisa dikudeta seperti itu.

"Jabatan Menko tentu tak bida digunakan, dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," demikian Mahfud MD.

AHY sebelumnya menyampaikan, bahwa ada upaya paksa pengambilalihan ketua umum Partai Demokrat yang dilakukan gabungan lima orang.

Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah diberhentikan tidak hormat karena korupsi pada 9 tahun lalu, satu mantan kader yang keluar 3 tahun lalu, dan satu nonkader partai yang juga seorang pejabat tinggi pemerintah.

Siapa sosok nonkader partai tersebut, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief secara gamblang menyebut bahwa orang yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.

Moeldoko disebut-sebut mendapat restu untuk mengkudeta AHY dari beberapa petinggi di negeri ini. Mulai dari Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam, bahkan "Pak Lurah".

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya