Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net
Pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) tidak efektif membuktikan mobilitas masyarakat masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik.
Atas alasan itu, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mencari terobosan inovatif guna menekan angka kasus Covid-19 di tanah air.
"Jika PPKM dianggap tidak efektif, seharusnya pemerintah kerja ekstra keras guna mencari terobosan inovatif dalam menekan angka kasus Covid-19," ujar Netty kepada wartawan, Selasa (2/2).
Menurut politisi PKS ini, jika kebijakan PPKM tidak lagi efektif maka sudah seharusnya pemerintah melakukan inovasi kebijakan baru untuk menekan angka kasus Covid-19. Sebab, kebijakan PPKM juga menelan anggaran negara yang tidak sedikit.
"Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar, jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur? Kewenangan eksekusi harus digunakan dengan benar dan sungguh-sungguh," kata Netty.
Netty menyarankan, salah satu terobosan yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu dengan karantina wilayah secara penuh serta fokus pada pembenahan sistem kesehatan.
"Kebijakan setengah hati antara penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi telah membawa kita pada situasi sulit di mana pandemi tidak terkendali, dan pemulihan ekonomi pun tidak terjadi," tuturnya.
"Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya," demikian Netty.
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 tidak efektif.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (31/1).
