Amnesty International Tanggapi Kudeta Militer Di Myanmar: Bebaskan Segera Aung San Suu Kyi!

Militer Myanmar harus mengklarifikasi atas dasar hukum apa mereka menahan Aung San Suu Kyi, pejabat senior, dan tokoh politik lainnya. Wakil Direktur Regional untuk Kampanye Amnesty International, Ming Yu Hah, menegaskan bahwa peristiwa penangkapan itu sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan.

“Penangkapan Aung San Suu Kyi, pejabat senior dan tokoh politik lainnya sangat mengkhawatirkan. Kecuali mereka yang ditahan itu dapat dituntut melakukan tindak pidana yang diakui menurut hukum internasional," ujar Ming Yu Hah, dalam pernyataannya yang dirilis kantor Amnesty International's press office, Senin (1/2).

Ming Yu Hah menekankan, hak-hak mereka yang ditangkap harus dihormati sepenuhnya, termasuk terhadap perlakuan buruk. "Memastikan bahwa mereka memiliki akses ke pengacara pilihan mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka harus memastikan keberadaan mereka dan memberi mereka akses ke perawatan medis," katanya, seraya menekankan bahwa Aung San Suu Kyi, pejabat senior dan tokoh politik lainnya harus segera dibebaskan.

Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi itu ditangkap dan ditahan  dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan pihak militer pada Senin (1/2) dini hari waktu setempat. Selain Aung San, tokoh senior lainnya dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa serta para pemimpin pemerintah daerah juga ditangkap pada saat bersamaan.

Stasiun televisi milik militer mengumumkan bahwa keadaan darurat selama satu tahun diberlakukan di bawah wewenang Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing.

Penangkapan itu terjadi di tengah ketegangan berhari-hari antara pemerintah sipil dan militer dan menjelang sesi pertama parlemen yang baru terpilih yang dijadwalkan hari ini.

Pada pemilihan bulan November, NLD memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan, tetapi tentara mengatakan pemungutan suara itu curang.

Di tengah penangkapan dini hari, internet dan telepon padam di beberapa bagian negara.

Ming Yu Hah mengatakan, kudeta dan tindakan keras militer sebelumnya di Myanmar telah menyebabkan kekerasan skala besar dan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan.

"Kami mendesak angkatan bersenjata untuk menahan diri, mematuhi hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter dan agar tugas penegakan hukum dapat sepenuhnya dilanjutkan oleh kepolisian pada kesempatan sedini mungkin," ujarnya.