Ilustrasi perawatan pasien Covid-19 di Rumah Sakit/Net
Penilaian tidak efektif Presiden Joko Widodo terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)dianggap sudah tepat oleh Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman.
"Jadi saya setuju ya. dan pernyataan ini harus dijadikan momentum untuk konsisten, bahwa pengendalian pandemi ini harus berbasis data yang kuat, memadai, cermat kemudian tepat. Termasuk berbasis sains, bukan kepentingan. Beda antara sains dan kepentingan," ujar Dicky saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/2).
Sejak awal PPKM digulirkan, Dicky sudah mengingatkan ke pemerintah cara itu tidak akan efektif. Sebab, kondisi pandemi Covid-19 ini sudah sangat serius.
"Ibarat bola salju sudah semakin besar. Nah, responnya tidak boleh kecil dari masalahnya," ungkapnya.
Menurut Dicky, PPKM atau pola serupa lebih tepat dan sudah dia usulkan Maret dan April 2020 yang lalu. Bahkan, dia juga mengusulkan untuk dibuat klinik demam di puskesmas, yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan anjuran isolasi mandiri bagi masyarakat yang belum bisa di tes Covid-19 namun memiliki gejala penularan.
"Tapi kalau itu diterapkan saat ini ya enggak akan efektif. Kalau pun terkesan efektif ya jadi pertanyaan juga. Karena PPKM ini tidak signifikan. Dan harus kita pahami, ini (PPKM) adalah PSBB modifikasi," tegas Dicky.
"Dan harus kita ketahui, PPKM atau PSBB ini adalah strategi tambahan. Kita harus perkuat di strategi yang sangat fundamental. Yaitu testing, tracing, isolasi karantina, dan deteksi kasus secara aktif" sambungnya.
Oleh karena itu, Dicky mendorong pemerintah untuk menyajikan laporan sesuai fakta di lapangan. Karena menurutnya, faktor ini penting untuk memastikan kebijakan pengendalian Covid-19 bisa dilakukan secara lebih serius dan juga didukung penuh oleh masyarakat.
"Sampaikan laporan apa adanya ke beliau (Presiden Jokowi) dari bawahannya. Jangan yang baik-baik saja. Kemudian disampaikan ke publik juga apa adanya," tuturnya.
"Ini penting sekali supaya kita ini bisa membangun kewaspadaan, membangun persepsi resiko yang sama baik di pemerintah maupun masyarakat," demikian Dicky Budiman menambahkan.
