Berita

Anggota Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Adamsyah Wahab/Net

Politik

Jawab Jokowi, Don Adam: Kita Harus Ngomong Apa Adanya, Pemerintah Tidak Efektif

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 07:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengakuan jujur dari Presiden Joko Widodo tentang efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali mendapat jawaban dari anggota Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Adamsyah Wahab.

Dalam sebuah video rapar terbatas yang diunggah di akun Sekretarian Presiden di YouTube, Minggu (31/1), Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kebijakan PPKM di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) tidak efektif.

"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11 hingga 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," tegas Jokowi.


Tidak efektif lantaran mobilitas masyarakat masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik.

Secara esensi, PPKM  bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Hanya saja, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak tegas.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," imbuhnya.

Semakin tidak efektif lantafran PPKM tidak membawa dampak positif juga bagi ekonomi. Bagi Jokowi, ekonomi turun sebenarnya tidak masalah asal kasus Covid-19 juga turun.

“Tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.

"Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," kata dia menambahkan.

Mendapati kejujuran Presiden Joko Widodo tersebut, Adamsyah Wahab memberi satu jawaban yang sederhana bagi Jokowi. Menurut pria yang akrab disapa Don Adam itu, yang tidak efektif bukan PPKM, tapi pemerintah.

“Kita harus ngomong apa adanya, pemerintah tidak efektif,” tutupnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (1/2).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya