Berita

Anggota Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Adamsyah Wahab/Net

Politik

Jawab Jokowi, Don Adam: Kita Harus Ngomong Apa Adanya, Pemerintah Tidak Efektif

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 07:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengakuan jujur dari Presiden Joko Widodo tentang efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali mendapat jawaban dari anggota Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Adamsyah Wahab.

Dalam sebuah video rapar terbatas yang diunggah di akun Sekretarian Presiden di YouTube, Minggu (31/1), Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kebijakan PPKM di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) tidak efektif.

"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11 hingga 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," tegas Jokowi.


Tidak efektif lantaran mobilitas masyarakat masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik.

Secara esensi, PPKM  bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Hanya saja, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak tegas.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," imbuhnya.

Semakin tidak efektif lantafran PPKM tidak membawa dampak positif juga bagi ekonomi. Bagi Jokowi, ekonomi turun sebenarnya tidak masalah asal kasus Covid-19 juga turun.

“Tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.

"Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," kata dia menambahkan.

Mendapati kejujuran Presiden Joko Widodo tersebut, Adamsyah Wahab memberi satu jawaban yang sederhana bagi Jokowi. Menurut pria yang akrab disapa Don Adam itu, yang tidak efektif bukan PPKM, tapi pemerintah.

“Kita harus ngomong apa adanya, pemerintah tidak efektif,” tutupnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (1/2).

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Proses Hukum Febrie Adriansyah Harus Bebas dari Intervensi Politik

Senin, 13 Juli 2026 | 06:23

Tentara Salib Eropa dalam Penjarahan Konstantinopel 1204

Senin, 13 Juli 2026 | 06:05

PT Japfa Comfeed di Cengkareng Terbakar

Senin, 13 Juli 2026 | 06:03

Timnas Inggris Tak Pernah Masuk Daftar Lawan Lionel Messi

Senin, 13 Juli 2026 | 05:32

Ivan Gunawan Harap Pemerintah Bantu Pembangunan 99 Masjid

Senin, 13 Juli 2026 | 05:23

Mengungkap Skandal Pemerasan Bu Etik

Senin, 13 Juli 2026 | 05:09

Ketahuan, Amplop Baru Dikembalikan?

Senin, 13 Juli 2026 | 05:03

MBG dan KDMP Manifestasi Nyata Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 13 Juli 2026 | 04:36

Mundurnya Febrie Adriansyah Jadi Pesan Politik Antikorupsi Pemerintahan Prabowo

Senin, 13 Juli 2026 | 04:05

Waspada! Ada Kompromi Kasus Ijazah Jokowi Disetop

Senin, 13 Juli 2026 | 04:02

Selengkapnya