Berita

Anggota Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Adamsyah Wahab/Net

Politik

Jawab Jokowi, Don Adam: Kita Harus Ngomong Apa Adanya, Pemerintah Tidak Efektif

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 07:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengakuan jujur dari Presiden Joko Widodo tentang efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali mendapat jawaban dari anggota Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Adamsyah Wahab.

Dalam sebuah video rapar terbatas yang diunggah di akun Sekretarian Presiden di YouTube, Minggu (31/1), Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kebijakan PPKM di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) tidak efektif.

"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11 hingga 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," tegas Jokowi.


Tidak efektif lantaran mobilitas masyarakat masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik.

Secara esensi, PPKM  bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Hanya saja, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak tegas.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," imbuhnya.

Semakin tidak efektif lantafran PPKM tidak membawa dampak positif juga bagi ekonomi. Bagi Jokowi, ekonomi turun sebenarnya tidak masalah asal kasus Covid-19 juga turun.

“Tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.

"Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," kata dia menambahkan.

Mendapati kejujuran Presiden Joko Widodo tersebut, Adamsyah Wahab memberi satu jawaban yang sederhana bagi Jokowi. Menurut pria yang akrab disapa Don Adam itu, yang tidak efektif bukan PPKM, tapi pemerintah.

“Kita harus ngomong apa adanya, pemerintah tidak efektif,” tutupnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (1/2).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya