Pantau Ke Lapangan, Gubernur Khofifah Minta Vaksinasi Nakes Dipercepat

Proses vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur ditargetkan selesai akhir tahun 2021.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai meninjau pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Delta Surya dan Puskesmas Sidoarjo Kota, Minggu (31/1).

Guna mempercepat vaksinasi, Khofifah juga sudah menambah tenaga vaksinator di Sidoarjo dari 420 menjadi 890 orang.

Ia memaparkan, 9.898 lebih nakes masuk sistem informasi SDM kesehatan, dan sudah 61,07 persen tenaga kesehatan di Sidoarjo sudah divaksin Sinovac. Ada beberapa nakes yang belum melakukan vaksinasi karena kendala yang dihadapi, di antaranya nakes yang sedang hamil dan menyusui.

Gubernur Jatim pun minta vaksinasi nakes di Sidoarjo segera rampung, dan dilanjutkan vaksinasi kepada awak media karena dinilai masuk garda terdepan dalam memberikan layanan publik.

"Vaksinasi di Jawa Timur ini harus dikoordinasikan lebih masif dan signifikan lagi setelah tahap pertama untuk nakes, tahap kedua untuk semua yang memberikan layanan publik. Saya sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Jatim, termasuk di dalamnya yang memberikan layanan publik di garda terdepan adalah teman-teman jurnalis," terang Khofifah diberitakan Kantor Berita RMOLJatim.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah koordinasi dengan ketua PWI Jawa Timur untuk dimungkinkan Pemprov mendapatkan data-data jurnalis agar direcord dan masuk tahap kedua vaksinasi.

Kunjungan Khofifah ke Sidoarjo juga ingin melihat dan memastikan faskes yang sudah siap, termasuk progres dan masalah yang ditemukan dalam vaksinasi.

"Tadi antara lain data sudah terekam ternyata penyintas, seperti saya. Lalu ada lagi karena menyusui, lalu ada lagi karena hamil misalnya. Hal-hal seperti ini itu kan sudah harus di-replace. Oleh karena itu sekarang manual sistem diberikan ruang oĺeh kementerian kesehatan," paparnya.

Khofifah juga minta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan daily meeting (evaluasi harian) untuk monitoring, paling tidak dua minggu pertama pelaksanaan vaksinasi. Sedangkan Pemprov akan melakukan weakly meeting.