Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian/Net
Vaksinasi yang dilakukan pemerintah tidak sekadar untuk melakukan proteksi perorangan. Tapi juga dalam rangka membangun kekebalan kelompok atau herd immunity.
Begitu tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada wartawan, Minggu (31/1).
“Prinsip herd immunity ini adalah minimal 2/3 dari populasi harus memiliki antibody pada time frame yang sama, sehingga program vaksinasi ini kuncinya adalah kecepatan,†ujarnya.
Oleh karena itu, sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program vaksinasi dengan cepat, termasuk kerja sama dengan unit pemerintahan di tingkat desa.
“Untuk mendukung percepatan ini, tentu harus ada kerja sama antara pusat dan daerah, karena kita memiliki sistem politik pembagian kekuasaan, di mana ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan pemerintah desa, yang mana kepala desanya adalah pejabat politik karena dipilih oleh rakyat dan memiliki anggaran sendiri (APBDes),†ucapnya.
Kekompakan dalam menyukseskan program vaksinasi menjadi bagian yang tak kalah penting untuk dilakukan. Di bawah komando Menteri Kesehatan, semua stakeholder, kepala daerah dan otoritas daerah dan non pemerintah, dipandang perlu mendukung program vaksinasi agar masyarakat terbebas dari pandemi Covid-19.
“Kekompakan antara pusat daerah ini menjadi kunci, dengan di bawah komando tentunya Bapak Menkes, kita semua kementerian/lembaga pasti akan mendukung apapun juga kebijakan dari Bapak Menkes,†katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito juga meminta kepala daerah untuk mendukung proses vaksinasi, mulai dari kelancaran dan keamanan distribusi, pelaksanaan vaksinasi termasuk vaksinator, hingga pasca vaksinasi dilakukan.
“Nah, dalam konteks kesehatan, yang paling utama adalah mendukung program vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi ini kita harapkan bisa cepat dan aman,†kata mantan Kapolri itu.

“Maka yang perlu dihitung betul secara rinci adalah kesiapan infrastruktur vaksinasi, kemudian yang berikutnya lagi adalah mengenai masalah vaksinator, sarana prasarana, target yang akan divaksinasi, dan mitigasi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi),†tutupnya.
