Berita

Sekretaris Fraksi Nasdem, Saan Mustopa/Net

Politik

Nasdem Ingin Presidential Threshold Diturunkan Dan Parliamentary Threshold 7 Persen

SABTU, 30 JANUARI 2021 | 22:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Nasdem menginginkan ambang batas Presiden atau presidential threshold diturunkan.

Sedangkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 7 persen.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa, Sabtu (30/1).


"Kalau parliamentary threshold Nasdem mengusulkan 7 persen. Presidential Threshold diturunkan," kata Saan Mustopa.

Saan menjelaskan, kenapa Nasdem menginginkan presidential threshold turunkan.

Menurutnya, Nasdem khawatir jika presidential threshold tetap 20 persen seperti pada Pemilu 2019 lalu.

"Konsekuensi dari kekhawatiran publik ya, dua pasang melahirkan polarisasi, kita ingin menurunkan PT agar memungkinkan putera-puteri terbaik itu bisa calon dan kita ingin lebih banyak Paslon tidak 2 minimal 3," tuturnya.

"Tapi kita tidak ingin 0 persen banget. Kalau 0 persen orang-orang yang hobi nyapres kan berkesempatan gitu," imbuhnya.

Selain itu, Saan juga menginginkan sarat dukungan Pilkada juga di turunkan, dari yang tadinya 20 persen.

"Ada kritikan sekarang banyak fenomena calon tunggal, hampir 29 calon tunggal menang semua. Dan kita ingin mengurangi calon tunggal," ucap politikus senior Nasdem ini.

Nasdem, kata Saan, ingin sarat dukungan calon kepala daerah itu 10 persen. Jadi kalau 50 alokasi kursi di sebuah Kabupaten dengan 5 dia bisa mencalonkan.

"Itu untuk memberikan ruang bagi mereka bisa banyak Paslon dan rakyat punya banyak pilihan," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya