Berita

Partai Nasdem: Foto RMOL

Politik

UU Pemilu Dan Pilkada Urgen Direvisi, Fraksi Nadem Paparkan Beberapa Alasan

SABTU, 30 JANUARI 2021 | 14:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Nasdem DPR RI menilai UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada perlu untuk direvisi.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan, mengacu Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu menjadi dasar bahwa UU Pemilu harus direvisi.

Selain itu, terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, juga mengatur penundaan Pilkada di September 2020 menjadi Desember 2020.

"Nah, dua hal itu menjadi salah satu faktor urgensi kedua UU itu perlu direvisi," kata Saan Mustopa dalam diskusi daring Populi Center dan Smart FM Network bertajuk "Perlukah Ubah UU Pemilu Sekarang?" pada Sabtu (30/1).

Politikus senior Partai Nasdem ini juga menyatakan ada hal lain yang mengharuskan UU Pemilu sangat urgen untuk direvisi. Menurutnya, berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 lalu terutama Pilpres, itu dampaknya sangat luar biasa, yakni terjadi polarisasi di masyarakat.

"Dampak pembelahan itu cukup mengkhawatirkan karena sampai sekarang terasa di tengah-tengah masyarakat kita," imbuhnya.

Selain itu, Pemilu 2019 lalu juga menjadi catatan tersendiri bagi para penyelenggara pemilu terutama beban kerjanya yang begitu besar hingga menimbulkan banyak korban berjatuhan.

"Hampir 400-an penyelenggara pemilu meninggal dunia menjadi korban Pemilu serentak 2019 yang lalu," tuturnya.

Selanjutnya, Saan Mustopa juga menyebut pemilihan legislatif (Pileg) pada 2019 lalu juga direduksi oleh pemilihan presiden (Pilpres). hal ini, kata dia, juga berdampak pada kualitas elektoral dari pileg itu sendiri.

"Padahal dua lembaga ini sama-sama penting. Itu juga menjadi bahan evaluasi," ucapnya.

"Nah, berdasarkan hal-hal seperti itu, penting untuk kita lakukan revisi," demikian Saan Mustopa.

Selain Saan, narasumber lain dalam diskusi tersebut yakni Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, Sekretaris Fraksi dan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, dan pegiat pemilu Titi Anggraini.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Jelang Piala AFF dan AFC, 36 Pemain Masuk Seleksi Tim U-16 Tahap Dua

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:02

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Warga DIminta Tak Beraktivitas

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:25

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:11

2.098 Warga Terjangkit DBD, Pemkot Bandung Siagakan 41 Rumah Sakit

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:01

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:21

Warga Diimbau Lapor RT sebelum Mudik Lebaran

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:11

Generasi Z di Jakarta Bisa Berkontribusi Kendalikan Inflasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:04

Surat Dr Paristiyanti Nuwardani Diduga jadi Penyebab TPPO Farienjob Jerman

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:00

Elektabilitas Cak Thoriq Tak Terkejar Jelang Pilkada Lumajang

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:42

Satpol PP Diminta Jaga Perilaku saat Berinteraksi dengan Masyarakat

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:31

Selengkapnya