Berita

Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Hukum

Demokrat: Penguasa Jangan Lindungi Orang-orang Rasis, Sanksi Tegas!

SABTU, 30 JANUARI 2021 | 08:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus menegakkan hukum terhadap Permadi Arya alias Abu Janda yang dilaporkan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke Bareskrim Polri atas dugaan twit rasis terhadap aktivis HAM Natalius Pigai.

Demikian ditegaskan Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/1).

"Tidak ada jalan lain, pemerintah harus tegakkan hukum, beri sanksi tegas, jangan lindungi sedikit pun orang-orang rasis," tegas anggota DPR RI itu.


Didi mengatakan, sudah 75 tahun Indonesia merdeka, dan kini kemerdekaan itu tercoreng oleh orang-orang yang baru saja melakukan tindakan rasisme terhadap Natalius Pigai. Tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat memalukan dan dangkal secara intelektual.

"Ironis, bukan saja mereka sudah mempermalukan diri sendiri, tetapi sudah melecehkan cita-cita mulia demokrasi dan hak asasi manusia," sesal Didi.

Apalagi, sambung dia, di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memperkuat Pancasila dalam hal ini menjaga kesatuan dan keutuhan tanah air tercinta Indonesia. Namun patut disesalkan ada orang yang mendukung penguasa justru berbuat rasis.

"Bersihkan mereka dari barisan pendukung penguasa, sebab saya percaya jauh lebih banyak orang-orang baik yang ada dalam barisan pendukung penguasa. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga," tegas Didi.

Selain itu, Didi juga mengingatkan kepada oknum buzzer yang kerap membela penguasa di media sosial dan masih saja mencari pembenaran atas tindakan rasisme terhadap Natalius Pigai, haruslah disudahi dan dibersihkan.   
 
"Indonesia yang damai dan setara, cita-cita mulia yang selamanya harus kita jaga dan junjung tinggi!" pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya