Berita

Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Hukum

Demokrat: Penguasa Jangan Lindungi Orang-orang Rasis, Sanksi Tegas!

SABTU, 30 JANUARI 2021 | 08:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus menegakkan hukum terhadap Permadi Arya alias Abu Janda yang dilaporkan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke Bareskrim Polri atas dugaan twit rasis terhadap aktivis HAM Natalius Pigai.

Demikian ditegaskan Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/1).

"Tidak ada jalan lain, pemerintah harus tegakkan hukum, beri sanksi tegas, jangan lindungi sedikit pun orang-orang rasis," tegas anggota DPR RI itu.


Didi mengatakan, sudah 75 tahun Indonesia merdeka, dan kini kemerdekaan itu tercoreng oleh orang-orang yang baru saja melakukan tindakan rasisme terhadap Natalius Pigai. Tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat memalukan dan dangkal secara intelektual.

"Ironis, bukan saja mereka sudah mempermalukan diri sendiri, tetapi sudah melecehkan cita-cita mulia demokrasi dan hak asasi manusia," sesal Didi.

Apalagi, sambung dia, di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memperkuat Pancasila dalam hal ini menjaga kesatuan dan keutuhan tanah air tercinta Indonesia. Namun patut disesalkan ada orang yang mendukung penguasa justru berbuat rasis.

"Bersihkan mereka dari barisan pendukung penguasa, sebab saya percaya jauh lebih banyak orang-orang baik yang ada dalam barisan pendukung penguasa. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga," tegas Didi.

Selain itu, Didi juga mengingatkan kepada oknum buzzer yang kerap membela penguasa di media sosial dan masih saja mencari pembenaran atas tindakan rasisme terhadap Natalius Pigai, haruslah disudahi dan dibersihkan.   
 
"Indonesia yang damai dan setara, cita-cita mulia yang selamanya harus kita jaga dan junjung tinggi!" pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya