Berita

Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Hukum

Demokrat: Penguasa Jangan Lindungi Orang-orang Rasis, Sanksi Tegas!

SABTU, 30 JANUARI 2021 | 08:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus menegakkan hukum terhadap Permadi Arya alias Abu Janda yang dilaporkan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke Bareskrim Polri atas dugaan twit rasis terhadap aktivis HAM Natalius Pigai.

Demikian ditegaskan Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/1).

"Tidak ada jalan lain, pemerintah harus tegakkan hukum, beri sanksi tegas, jangan lindungi sedikit pun orang-orang rasis," tegas anggota DPR RI itu.

Didi mengatakan, sudah 75 tahun Indonesia merdeka, dan kini kemerdekaan itu tercoreng oleh orang-orang yang baru saja melakukan tindakan rasisme terhadap Natalius Pigai. Tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat memalukan dan dangkal secara intelektual.

"Ironis, bukan saja mereka sudah mempermalukan diri sendiri, tetapi sudah melecehkan cita-cita mulia demokrasi dan hak asasi manusia," sesal Didi.

Apalagi, sambung dia, di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memperkuat Pancasila dalam hal ini menjaga kesatuan dan keutuhan tanah air tercinta Indonesia. Namun patut disesalkan ada orang yang mendukung penguasa justru berbuat rasis.

"Bersihkan mereka dari barisan pendukung penguasa, sebab saya percaya jauh lebih banyak orang-orang baik yang ada dalam barisan pendukung penguasa. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga," tegas Didi.

Selain itu, Didi juga mengingatkan kepada oknum buzzer yang kerap membela penguasa di media sosial dan masih saja mencari pembenaran atas tindakan rasisme terhadap Natalius Pigai, haruslah disudahi dan dibersihkan.   
 
"Indonesia yang damai dan setara, cita-cita mulia yang selamanya harus kita jaga dan junjung tinggi!" pungkasnya.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

UPDATE

Jelang Long Weekend, IHSG Ditutup Cerah ke Level 7.222

Kamis, 23 Mei 2024 | 08:01

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Kamis, 23 Mei 2024 | 07:41

Sahroni Sayangkan Pengusiran Warga Kampung Bayam

Kamis, 23 Mei 2024 | 07:24

Libur Waisak, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan

Kamis, 23 Mei 2024 | 07:01

Pj Gubernur Jabar Optimistis Polisi Mampu Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:48

Caleg Terpilih DPRD Mojokerto Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:22

Bukan Anak Pejabat, Pegi Perong Ternyata Cuma Kuli Bangunan

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:08

Tak Didampingi Armuji saat Silaturahmi ke Golkar Surabaya, Ini Alasan Eri Cahyadi

Kamis, 23 Mei 2024 | 05:49

Emak-emak Pedagang Pasar di Tegal Dukung Sudaryono

Kamis, 23 Mei 2024 | 05:35

Dapat 3 Kali Makan Sehari, Katering Jemaah di Tanah Suci Disiapkan 78 Dapur

Kamis, 23 Mei 2024 | 05:15

Selengkapnya