Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Ist

Politik

Cegah Pilpres Hanya Diikuti 2 Paslon, PKS Usulkan Presidential Threshold Di Angka 15 Persen Suara

JUMAT, 29 JANUARI 2021 | 16:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas presiden (presidential threshold) masih menjadi perdebatan di kalangan partai politik.

Mayoritas partai besar sepakat ambang batas parlemen berada di angka 5 persen. Sementara ambang batas presiden 20 persen.

Namun, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengusulkan 10 persen kursi untuk presidential threshold. Angka tersebut di bawah dari yang diusulkan sejumlah partai politik yaitu di angka 25 persen.


“PKS usul ambang batas presiden di angka 10 persen kursi dan atau 15 persen suara,” ucap Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/1).

Mardani menambahkan, ambang batas presiden perlu diturunkan. Hal itu guna menciptakan sistem demokrasi yang sehat.

Dengan ambang batas presiden yang rendah, peluang sejumlah tokoh nasional yang potensial untuk mengikuti kontestasi pilpres menjadi lebih terbuka.

“Kita perlu menurunkan ambang batas agar ada kontestasi yang sehat dan jumlahnya tidak hanya dua,” katanya.

Mengacu pengalaman pada dua pemilihan umum terakhir, presidential threshold dengan angka tinggi akan berbahaya bagi kesatuan masyarakat.

“Dua kali Pilpres cuma dua pasang calon membuat divided society. Membahayakan kesatuan sosial masyarakat,” demikian Mardani Ali Sera.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya