Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Sukamta: Pemerintah Jangan Malu Akui Kelemahan Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 di Indonesia sudah tembus satu juta kasus pada Selasa (26/1) sejak kejadian pertama yang dilaporkan pada bulan Maret 2020.

Menanggapi hal ini anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta menyebut situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak khususnya pemerintah.

Kata dia, jika memperhatikan data yang dikeluarkan Satgas Covid-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen.

“Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5 persen. Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis," ujar Sukamta kepada wartawan, Kamis (28/1).

"Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam 2 hingga 5 bulan ke depan jika kedisplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sukamta menyebut pandemi yang semakin sulit dikendalikan saat ini akibat kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif berjalan.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mencontohkan, kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan terlihat tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin prokes.

"Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin prokes,” katanya.

Sukamta menyinggung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebutkan masyarakat Indonesia tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan, penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang.

“Pernyataan-pernyataan ini seakan menyalahkan masyarakat. Mestinya pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Jangan sampai gonta ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah,” tegasnya.

Angggota DPR RI asal Yogyakarta ini menilai, akan lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi.

Pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini alami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.

"Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan," tandasnya.