Presiden Joe Biden telah membekukan perjanjian penjualan senjata Amerika Serikat (AS) ke Arab Saudi dan meninjau kembali perjanjian serupa dengan Uni Emirat Arab (UEA).
Dengan Arab Saudi, AS melakukan perjanjian penjualan amunisi berpemandu presisi. Sedangkan dengan UEA terkait pembelian paket pesawat tempur F-35 sebagai bagian dari Perjanjian Abraham untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Mengutip seorang pejabat pemerintahan, bukan hal yang aneh bagi pemerintahan baru untuk menijau kembali perjanjian yang telah disepakati pemerintahan sebelumnya. Meski begitu, kemungkinan besar perjanjian tersebut akan tetap dilanjutkan.
Tetapi,
Wall Street Journal pada Rabu (27/1) melaporkan, selama kampanye, Biden telah menyuarakan agar senjata AS tidak digunakan dalam kampanye militer Arab Saudi di Yaman.
"Bapak Biden telah menjelaskan bahwa kami akan mengakhiri dukungan untuk kampanye militer yang dipimpin oleh Arab Saudi di Yaman, dan saya pikir kami akan mengerjakannya dalam waktu yang sangat singkat," jelas Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
Alih-alih memberikan dukungan senjata, Blinken mengatakan, AS akan membantu Arab Saudi mempertahankan diri dari serangan Houthi.
Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan, perjanjian penjuaan senjata ke Arab Saudi senilai 290 juta dolar AS memang tengah dibekukan untuk menunggu peninjauan. Namun perjanjian dengan UEA tidak dibekukan.
Paket penjualan senjata senilai 23 miliar dolar AS ke UEA sendiri termasuk F-35 dan drone Reaper yang memakan waktu bertahun-tahun.
Kedutaan UEA di Washington menyebut pihaknya telah mengantisipasi tinjauan yang dilakukan pemerintah Biden dan akan membantu meyakinkan bahwa senjata tersebut digunakan untuk mencegah agresi di kawasan.
"Seperti dalam pemerintahan sebelumnya, UEA mengantisipasi peninjauan kebijakan saat ini oleh pemerintahan baru... Sejalan dengan dialog baru dan kerja sama keamanan, ini membantu meyakinkan mitra regional,†kata kedutaan.
Sejauh ini belum diketahui berapa lama peninjauan akan berlangsung.
"Departemen untuk sementara waktu menghentikan implementasi beberapa transfer dan penjualan pertahanan AS yang tertunda di bawah Penjualan Militer Asing dan Penjualan Komersial Langsung untuk memungkinkan kepemimpinan yang masuk kesempatan untuk meninjau," kata jurubicara Departemen Luar Negeri.
