Berita

Paslon Eva Dwiana-Deddy Amarullah/RMOLLampung

Politik

MA Kabulkan Permohonan Eva-Deddy, Putusan Diskualifikasi KPU Dianulir

RABU, 27 JANUARI 2021 | 18:48 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung nomor urut 3, Eva Dwiana-Deddy Amarullah.

Selain itu, MA juga menganulir keputusan KPU Bandarlampung yang mendiskualifikasi paslon yang diusung oleh PDIP, Gerindra, dan Nasional Demokrat tersebut.

Keputusan itu tertuang dalam dokumen Putusan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Bandarlampung Nomor 1 P/PAP/2021.

Dalam sidang putusan yang digelar pada Jumat lalu (22/1), Ketua Majelis Hakim, Supandi, memberikan dua putusan penting.

Pertama, menyatakan menolak permohonan intervensi dari paslon Rycko Menoza dan Johan Sulaiman.

Kedua, dalam pokok sengketa mengabulkan permohonan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah, untuk seluruhnya. Demikian bunyi putusan yang dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (27/1).

MA juga menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandarlampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung Tahun 2020, atas nama pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah, batal di mata hukum.

Sebagai konsekuensinya, MA memerintahkan KPU Kota Bandarlampung untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung yang mendiskualifikasi pasangan nomor urut 3 tersebut.

Tak hanya itu, KPU Bandarlampung juga diminta untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandarlampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, yang memenangkan paslon Eva-Deddy tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat.

Sebelumnya, KPU Bandarlampung memberi waktu pasangan Walikota-Wakil Walikota Bandarlampung nomor urut 03 Eva-Deddy untuk melakukan perlawanan hukum ke Mahkamah Agung hingga Selasa (12/1).

Pemberian waktu ini untuk langkah hukum ini setelah KPU Bandarlampung secara resmi mendiskualifikasi Eva-Deddy sebagai peserta Pilkada 2020.

"Keputusan diambil sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu Lampung yang mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 03 pada sidang administrasi terstruktur, sistematis dan masif pada Rabu (6/1) lalu," kata Ketua KPU Bandarlampung Dedi Triyadi, Jumat lalu (8/1).

Dedi menyebutkan keputusan diskualifikasi diambil dan telah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Lampung dan KPU RI dengan virtual maupun berkirim surat.

Dalam keputusannya KPU RI memerintahkan KPU Bandarlampung untuk membatalkan Eva-Dedy sebagai pasangan calon sebagaimana putusan persidangan TSM oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

"Hal tersebut berdasarkan surat keputusan dari KPU RI nomor 16/Py.02.1-SD/03/KPU/1/2021," kata dia.

Populer

Aktivis Myanmar: Kami Menentang Dan Mengutuk Indonesia Atas Rencana Mengirimkan Utusan Ke Burma

Rabu, 24 Februari 2021 | 08:14

Guru Besar Atomi University Jepang: Indonesia Salah Satu Benteng Demokrasi Di Asia Tenggara, Sayangnya Mundur

Senin, 22 Februari 2021 | 20:17

Sudah Di Meja Jokowi, Jaksa Agung ST Burhanuddin Dikabarkan Salah Satu Yang Bakal Dicopot

Sabtu, 20 Februari 2021 | 09:42

Andi Arief: Ternyata Ada Dendam PDIP Terhadap SBY Sebagai Menantu Jenderal Sarwo Edhie Wibowo

Rabu, 17 Februari 2021 | 20:17

Politisi PDIP Doakan Anies Binasa, Andi Sinulingga: Apakah Yang Begini Tidak Diproses?

Senin, 15 Februari 2021 | 12:37

Pindah Ibu Kota Tidak Sesuai Dengan Omongan Jokowi ‘Atasi Banjir Lebih Mudah Jika Jadi Presiden’

Senin, 22 Februari 2021 | 08:54

Jokowi Dikerubung Warga, Iwan Sumule: Rakyat Dihukum, Rakyat Diminta Maklum

Selasa, 23 Februari 2021 | 22:53

UPDATE

Tokoh Muda Sarat Pengalaman, Alasan Akbar Tanjung Dukung Dave Laksono Jadi Ketum Kosgoro 1957

Kamis, 25 Februari 2021 | 23:00

Gede Pasek Ungkit Janji SBY, Syahrial Nasution: Rombongan AU Bikin Demokrat Rusak

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:59

Oknum Polisi Jual Senjata Ke KKB Papua, Nuning Kertopati Minta Pemerintah Perketat Perbatasan

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:49

Komisi I DPR: OTT Jualan Konten Tapi Tak Bayar Pajak, Ini Tidak Adil

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:39

Anggap KLB Upaya Mencomot Demokrat, Pengamat: Semua Yang KLB SK Kepengurusannya Ditandatangani Menkumham

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:36

Elektabilitas Puan Belum Menonjol, Tapi Bisa 'Membahayakan' Jelang 2024

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:20

Benarkan Rumahnya Digeledah, Ihsan Yunus PDIP Bungkam Ditanya Hilangkan Barang Bukti Suap Bansos

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:15

Rampung Diperiksa 7,5 Jam, Ihsan Yunus: Semuanya Sudah Disampaikan Ke Penyidik

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:55

BMI: Pak Moeldoko Minim Prestasi Dan Buruk Bagi Mental Kepemimpinan Demokrat

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:33

Cek Ombak, Simulasi Lawan Anies Bisa Jadi Penentu Nasib Prabowo Di 2024

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:07

Selengkapnya