Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Lucy Kurniasari/Net
Semakin meningkatkan kasus virus corona baru (Covid-19) hingga tembus 1 juta orang seolah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama ini tidak efektif.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Lucy Kurniasari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/1).
"Kebijakan PSBB dan PPKM menurut saya terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif," kata Lucy.
Sebab, menurut Lucy, kebijakan PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis.
Lucy mencontohkan, PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga. Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung.
"Ini tentu membuka celah terjadinya penularan Covid-19," ujar Politikus Demokrat.
"Sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19," sambungnya.
Atas dasar itu, Lucy meminta pemerintah sedianya memberikan ruang untuk mengambil kebijakan
lockdown. Kebijakan ini, kata dia, jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan.
"Walaupun disadari kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekuensi dari lockdown, pemerintah minimal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu," tuturnya.
"Masalahnya tersedia tidak anggaran untuk itu. Tentu jawabannya harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown," demikian Lucy.
