Berita

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun/Repro

Nusantara

Isu Penyiksaan, Teorisme Dan HAM Jarang Diekspos Media, Ini Kata Dewan Pers Soal Sebabnya

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 12:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Proses pengumpulan data dan informai hingga terbentuk menjadi sebuah berita yang mendalam sulit didapat, khususnya untuk isu penyiksaan, terorisme hingga Hak Asasi Manusia (HAM)  

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun menyampaikan hal tersebut, karena melihat minimnya pemberitaan mengenai tiga isu itu diangkat dan didalami oleh banyak media massa sekarang ini.

"Harus diakui, pers jarang sekali memberitakan penyiksaan, karena kurangnya informasi, kurangnya dukungan data, sehingga bisa-bisa nanti kalau diberitakan melanggar kode etik," ujar Hendry dalam diskusi virtual Dewan Pers bertajuk, 'Dukugan Pers Terhadap Pencegahan Penyiksaan', Selasa (26/1).

Sebagai contoh, Hendry menyebutkan satu isu penyiksaan yang pernah diekspos media, namun karena minimnya data justru menimbulkan pelanggaran kode etik.

"Katakanlah dulu yang terjadi di Jakarta Selatan, ada orang yang katanya tangannya di paku, diberitakan, malah menjadi persoalan. Karena data yang didapat itu dari tangan kedua bukan dari tangan pertama," terang Hendry.

"Nah ini saya kira hal-hal yang membuat pers ada trauma," sambungnya.

Hal yang sama, menurut Hendri, juga terjadi di negara-negara maju di Eropa. Di mana, wartawan kesulitan untuk mendapat informasi dan data terkait kasus terorisme.

"Sehingga kadang-kadang untuk mendapatkan data jaringan (terorisme) yang kemana-mana itu bisa terjadi pemaksaan untuk mengambil keterangan," ungkapnya.

Padahal menurut Hendry, wartawan saat meliput berita berhak untuk tidak kena siksa. Tapi seringkali karena suatu persoalan yang dihadapinya membuat dia harus mengalami hal tersebut.

Disamping itu, kondisi ekonomi media massa di era sekarang ini juga menjad faktor lain pemberitaan isu penyiksaan dan HAM tidak terkespos.

"Masalah ekonomi betul-betul membuat banyak media tidak bergerak, membuat mengurangi SDMnya lalu fokus ke hal-hal yang menarik banyak klik, yang membuat banyak orang membacanya, ini malah tambah sulit ya," tuturnya.

Sehingga menurut Hendry, wartawan perlu mengikuti pelatihan atau diseminasi isu dan pemberitaan terkait penyiksaan dan HAM.

"Saya kira kita semua sepakat masalah penyksaan ini masalah HAM. Dan masalah HAM tergolong topik yang berat dan harus betul-betul ditangani wartawan yang memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dapat mendudukan persoalan secara proporsional," kata Hendry.

"Jadi hanya media-media besar, yang katakanlah media arus utama yang punya SDM cukup, yang masih mencadangkan tenaganya untuk meiput ha-hal yang terkait HAM," pungkasnya.

Populer

PDIP: Daripada Beli Peternakan Di Belgia, Erick Thohir Sebaiknya Kelola BPTUHPT Padang Mengatas

Senin, 19 April 2021 | 14:47

Polisi Korea Selatan Tangkap Alumni ITB, Tersangkut Kasus Transaksi Elektronik

Senin, 19 April 2021 | 19:19

Rocky Gerung: Bocoran Bambang Brodjonegoro Menunjukkan Presiden Memang Cuma Petugas Partai

Selasa, 13 April 2021 | 12:50

Natalius Pigai: Sejak Dilantik Jubir Presiden, Baru Kali Ini Komentar Fadjroel Terbaik

Senin, 19 April 2021 | 00:38

Erdogan Marah Dijuluki Diktator, Turki Langsung Bekukan Pembelian Helikopter Dari Italia

Senin, 12 April 2021 | 08:45

Pilih Jalur PTUN Terkait Demokrat, Moeldoko Diprediksi Akan Temui Jalan Buntu

Sabtu, 17 April 2021 | 19:42

Soal Perkara Habib Rizieq, Untung Pandemi, Kalau Tidak Masyarakat Sudah Tumpah Karena Marah

Sabtu, 17 April 2021 | 22:14

UPDATE

Dibanding Menteri Lain, Airlangga Paling Loyal Kepada Presiden Jokowi

Kamis, 22 April 2021 | 05:15

Dahlan Iskan: Bapaknya Vaksin Nusantara Itu AS, Ibunya Indonesia

Kamis, 22 April 2021 | 04:43

Tumbuh 20 Persen

Kamis, 22 April 2021 | 04:30

Adhie Massardi: Erick Thohir Cukup Bersihkan Orang-orang Islamophobia Di BUMN Sebagai Kado Lebaran Terindah

Kamis, 22 April 2021 | 04:08

Ada Skenario Untuk Memecah Umat Islam Di Balik Tingkah Jozeph Paul Zhang

Kamis, 22 April 2021 | 03:26

Dugaan Korupsi Dana Ponpes, Kejati Diminta Fokus Periksa Pejabat Biro Kesra Dan Presidium FSPP

Kamis, 22 April 2021 | 02:35

Divonis 2 Tahun, Penyuap Edhy Prabowo Tak Ajukan Banding

Kamis, 22 April 2021 | 02:19

Ketua DPRD Klaim Pemanfaatan Izin Lokasi PT BLP Dan Agung Intiland Tak Bermasalah

Kamis, 22 April 2021 | 01:58

Digusur Pemprov, Seorang Warga Merugi 1 M Dan Tinggal Baju Melekat Di Badan

Kamis, 22 April 2021 | 01:33

Penyuap Edhy Prabowo Dituntut Ringan Karena Rajin Santuni Yatim Piatu Dan Bangun Masjid

Kamis, 22 April 2021 | 01:09

Selengkapnya