Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Ali Lubis Gerindra Gagal Memahami Pesan Wagub Ariza

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 10:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis yang meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri dinilai sudah keluar konteks atau out of context.

Ali Lubis dinilai salah tangkap saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan mengenai permintaan Anies agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19. Oleh Ali Lubis, pernyataan tersebut ditangkap sebagai pesan bahwa Anies telah menyerah.

Padahal, yang dimaksud Anies dalam pernyataan Ariza adalah soal penanganan lahan pemakaman. Di mana lahan makam di DKI turut dipakai oleh jenazah dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang meliputi tiga provinsi. Sehingga penanganan lahan akan optimal jika pusat yang turun tangan.


Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (26/1).

"Kalau memahami statement gubernur DKI Jakarta, Ali Lubis gagal menafsir sesuai konteksnya," tegasnya.

"Permintaan DKI untuk pengambilalihan penanganan pandemi bukan ditujukan untuk DKI, tetapi secara umum di Indonesia tidak dibebankan penuh ke daerah. Terlebih ujaran wagub jelas meminta pusat mendukung daerah penyangga DKI, bukan DKI-nya," imbuh Dedi Kurnia.

Menurutnya, kritikan yang berujung pada upaya pemakzulan gubernur DKI Jakarta itu bersifat politis semata. Padahal, Ahmad Riza Patria yang juga dari Fraksi Partai Gerindra merupakan Wagub DKI Jakarta pun bagian pasangan Anies Baswedan di DKI Jakarta untuk menangani pandemi Covid-19.

"Desakan mundur Ali Lubis kontradiktif pada gubernur DKI, kontradiktif, dan cenderung politis karena ia sendiri berada di kubu yang sama, hanya saja sesama kader dengan wagub," kata Dedi Kurnia.

Dalam konteks permintaan Pemprov DKI, Dedi Kurnia menilai bahwa pemerintah pusat memang seharusnya mengambil alih tanggung jawab lahan makam.

"Sejak awal, agar pandemi ini merebak secara nasional," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya