Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Ali Lubis Gerindra Gagal Memahami Pesan Wagub Ariza

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 10:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis yang meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri dinilai sudah keluar konteks atau out of context.

Ali Lubis dinilai salah tangkap saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan mengenai permintaan Anies agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19. Oleh Ali Lubis, pernyataan tersebut ditangkap sebagai pesan bahwa Anies telah menyerah.

Padahal, yang dimaksud Anies dalam pernyataan Ariza adalah soal penanganan lahan pemakaman. Di mana lahan makam di DKI turut dipakai oleh jenazah dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang meliputi tiga provinsi. Sehingga penanganan lahan akan optimal jika pusat yang turun tangan.


Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (26/1).

"Kalau memahami statement gubernur DKI Jakarta, Ali Lubis gagal menafsir sesuai konteksnya," tegasnya.

"Permintaan DKI untuk pengambilalihan penanganan pandemi bukan ditujukan untuk DKI, tetapi secara umum di Indonesia tidak dibebankan penuh ke daerah. Terlebih ujaran wagub jelas meminta pusat mendukung daerah penyangga DKI, bukan DKI-nya," imbuh Dedi Kurnia.

Menurutnya, kritikan yang berujung pada upaya pemakzulan gubernur DKI Jakarta itu bersifat politis semata. Padahal, Ahmad Riza Patria yang juga dari Fraksi Partai Gerindra merupakan Wagub DKI Jakarta pun bagian pasangan Anies Baswedan di DKI Jakarta untuk menangani pandemi Covid-19.

"Desakan mundur Ali Lubis kontradiktif pada gubernur DKI, kontradiktif, dan cenderung politis karena ia sendiri berada di kubu yang sama, hanya saja sesama kader dengan wagub," kata Dedi Kurnia.

Dalam konteks permintaan Pemprov DKI, Dedi Kurnia menilai bahwa pemerintah pusat memang seharusnya mengambil alih tanggung jawab lahan makam.

"Sejak awal, agar pandemi ini merebak secara nasional," pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Revolusi Status Buruh Harian Lepas

Senin, 22 Juni 2026 | 00:03

Nyanyian Sony Sebut 41 Nama Dituding Hanya untuk Kelabui Penyidik

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:33

Penangkapan Roy dan Tifa Perkuat Anggapan Polisi di Bawah Kendali Jokowi

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:17

Prabowo Panggil Rosan, Bahas Optimalisasi Aset Negara dan Transformasi BUMN

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:55

Program Sekolah Rakyat Dapat Akses Gratis Talent DNA ESQ

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:32

Malam Ini Roy Suryo dan Dokter Tifa Nginap di Rutan Polda, Besok ke Kejaksaan

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:01

Teruji di MRS 2026, Pertamax Turbo Jadi Andalan Utama Pembalap Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Lebih Baik dari Sebelumnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Buntut Gesekan Petugas vs Ojol, Ini Strategi Baru Dishub DKI Atur Ruang Jalan Ibu Kota

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:31

Mensos ke Pejabat Baru: Jangan Sabotase Program Sekolah Rakyat!

Minggu, 21 Juni 2026 | 20:45

Selengkapnya