Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net
Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis yang meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri dinilai sudah keluar konteks atau out of context.
Ali Lubis dinilai salah tangkap saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan mengenai permintaan Anies agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19. Oleh Ali Lubis, pernyataan tersebut ditangkap sebagai pesan bahwa Anies telah menyerah.
Padahal, yang dimaksud Anies dalam pernyataan Ariza adalah soal penanganan lahan pemakaman. Di mana lahan makam di DKI turut dipakai oleh jenazah dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang meliputi tiga provinsi. Sehingga penanganan lahan akan optimal jika pusat yang turun tangan.
Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (26/1).
"Kalau memahami statement gubernur DKI Jakarta, Ali Lubis gagal menafsir sesuai konteksnya," tegasnya.
"Permintaan DKI untuk pengambilalihan penanganan pandemi bukan ditujukan untuk DKI, tetapi secara umum di Indonesia tidak dibebankan penuh ke daerah. Terlebih ujaran wagub jelas meminta pusat mendukung daerah penyangga DKI, bukan DKI-nya," imbuh Dedi Kurnia.
Menurutnya, kritikan yang berujung pada upaya pemakzulan gubernur DKI Jakarta itu bersifat politis semata. Padahal, Ahmad Riza Patria yang juga dari Fraksi Partai Gerindra merupakan Wagub DKI Jakarta pun bagian pasangan Anies Baswedan di DKI Jakarta untuk menangani pandemi Covid-19.
"Desakan mundur Ali Lubis kontradiktif pada gubernur DKI, kontradiktif, dan cenderung politis karena ia sendiri berada di kubu yang sama, hanya saja sesama kader dengan wagub," kata Dedi Kurnia.
Dalam konteks permintaan Pemprov DKI, Dedi Kurnia menilai bahwa pemerintah pusat memang seharusnya mengambil alih tanggung jawab lahan makam.
"Sejak awal, agar pandemi ini merebak secara nasional," pungkasnya.
