Berita

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden/Net

Dunia

Biden Mengaku Pesimis Demokrat Bisa Menangkan Sidang Pemakzulan Trump

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 09:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengaku tidak yakin akan ada cukup suara untuk menghukum pendahulunya, Donald Trump pada sidang pemakzulan di Senat.

Meski begitu, Biden mengatakan, sidang pemakzulan perlu terjadi karena akan ada efek yang lebih buruk jika tidak dilakukan.

"Senat telah berubah sejak saya berada di sana, tetapi tidak banyak berubah," kata Biden dalam wawancaranya dengan CNN pada Senin (25/1).

Untuk menghukum Trump, dibutuhkan 67 Senator atau dua pertiga suara. Sementara itu, komposisi Senat saat ini adalah 50:50, dengan Demokrat memegang mayoritas karena Wakil Presiden Kamala Harris.

Dengan situasi saat ini, Biden pesimis jika akan ada 17 Senator Republik yang mendukung sidang pemakzulan Trump. Namun jika situasi ini muncul pada enam bulan sebelum Trump keluar, maka kemungkinan akan berbeda.

Pada Senin malam, anggota DPR dari Partai Demokrat telah mengirimkan dakwaan kepada Senat untuk pemakzulan Trump terkait insiden kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari. Trump dianggap telah menghasut pemberontakan dengan mendorong para pendukungnya berkumpul di Capitol.

Persidangan yang akan dimulai pada 8 Februari tersebut akan melibatkan sembilan jaksa dari anggota parlemen Partai Demokrat dan 100 Senator sebagai juri.

Sidnag akan dipimpin oleh Senator Patrick Leahy dan bukan Ketua Mahkamah Agung John Roberts seperti sidang pemakzulan Trump yang pertama. Itu karena Konstitusi menyebut, Ketua Hakim baru memimpin sidang jika pemakzulan dilakukan pada presiden petahana.

Selain Biden, banyak pengamat juga meragukan jika sidang pemakzulan Trump di Senat akan dimenangkan Demokrat.

Terlepas dari itu, sidang pemakzulan Senat itu akan bersejarah karena Trump adalah presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali dan berlangsung setelah dia keluar dari Gedung Putih.

Sebelumnya pada 2019, Trump dimakzulkan karena penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi keadilan, dan Senat kemudian memilih untuk tidak mencopotnya dari jabatannya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

UPDATE

Gegara Tidak Dipinjami Uang, Tante Nekat Habisi Nyawa Keponakan

Rabu, 24 April 2024 | 23:50

Rupiah Melemah, Suku Bunga BI Naik Jadi 6,25 Persen

Rabu, 24 April 2024 | 23:47

Amankan Posisi Ketum PKB, Cak Imin Harus Merapat ke Prabowo-Gibran

Rabu, 24 April 2024 | 23:20

Aktivis Pergerakan Punya Peran Penting dalam Kemenangan Prabowo

Rabu, 24 April 2024 | 23:03

BPJPH Yakinkan Negara OKI Soal Implementasi Wajib Halal Oktober 2024

Rabu, 24 April 2024 | 22:47

Gibran Belanja Masalah Seluruh Indonesia

Rabu, 24 April 2024 | 22:43

Si Doel Lebih Dibutuhkan Banten Dibanding Jakarta

Rabu, 24 April 2024 | 22:33

Kehadiran Amin di KPU Melegitimasi Kemenangan Prabowo-Gibran

Rabu, 24 April 2024 | 22:03

Cik Ujang Pastikan DPD Demokrat Sumsel Tak Ada Polemik

Rabu, 24 April 2024 | 21:43

Petugas Rutan Palembang Diperiksa Buntut Foto Bacagub Sumsel dan Alex Noerdin di Lapas Beredar

Rabu, 24 April 2024 | 21:37

Selengkapnya