Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Kesehatan

PAN: Pengakuan Menkes Bukti Pemetaan Covid-19 Sudah Salah Sejak Awal

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 01:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengakuan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut ada masalah dalam data penerima vaksin menunjukkan telah terjadinya kesalahan tracing dan tracking Covid-19 sejak lama.

"Yang disampaikan Menkes ini fakta, memang ada kesalahan sejak awal. Kalau kita sudah 10 bulan, berarti kurang lebih minimal 8 bulan telah ada kesalahan di dalam melakukan testing dan tracing," kata anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat menjadi narasumber dalam acara Sapa Indonesia, Kompas TV, Senin malam (25/1).

"Kalau testing dan tracing salah, berarti pemetaannya juga pasti akan salah," imbuhnya.


Politisi PAN ini juga menyebut, apa yang telah disampaikan Menkes sangat masuk akal. Karena itu, ia juga meminta evaluasi penanganan Covid-19 dengan mendengarkan masukan dari para epidemiolog.

"Kita meminta pandangan daripada epidemiolog terkait dengan ini karena itu tugas dari Menkes sendiri. Karena beliau yang mengkritik," demikian Saleh Daulay.

Menkes Budi Gunadi sebelumnya mengaku kapok menggunakan data Kemenkes yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari data Kemenkes, kata dia, total jumlah puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Namun hal tersebut berbeda dengan fakta di lapangan di mana sarana dan prasarana kesehatan ternyata tidak cukup untuk pelaksanaan vaksinasi massal.

Ia pun mengaku akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data vaksinasi nasional mengingat data KPU yang belum lama ini menggelar Pilkada 2020 dianggap masih aktual.

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," jelas Budi Gunadi beberapa waktu lalu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya