Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Kesehatan

PAN: Pengakuan Menkes Bukti Pemetaan Covid-19 Sudah Salah Sejak Awal

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 01:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengakuan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut ada masalah dalam data penerima vaksin menunjukkan telah terjadinya kesalahan tracing dan tracking Covid-19 sejak lama.

"Yang disampaikan Menkes ini fakta, memang ada kesalahan sejak awal. Kalau kita sudah 10 bulan, berarti kurang lebih minimal 8 bulan telah ada kesalahan di dalam melakukan testing dan tracing," kata anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat menjadi narasumber dalam acara Sapa Indonesia, Kompas TV, Senin malam (25/1).

"Kalau testing dan tracing salah, berarti pemetaannya juga pasti akan salah," imbuhnya.


Politisi PAN ini juga menyebut, apa yang telah disampaikan Menkes sangat masuk akal. Karena itu, ia juga meminta evaluasi penanganan Covid-19 dengan mendengarkan masukan dari para epidemiolog.

"Kita meminta pandangan daripada epidemiolog terkait dengan ini karena itu tugas dari Menkes sendiri. Karena beliau yang mengkritik," demikian Saleh Daulay.

Menkes Budi Gunadi sebelumnya mengaku kapok menggunakan data Kemenkes yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari data Kemenkes, kata dia, total jumlah puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Namun hal tersebut berbeda dengan fakta di lapangan di mana sarana dan prasarana kesehatan ternyata tidak cukup untuk pelaksanaan vaksinasi massal.

Ia pun mengaku akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data vaksinasi nasional mengingat data KPU yang belum lama ini menggelar Pilkada 2020 dianggap masih aktual.

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," jelas Budi Gunadi beberapa waktu lalu.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya