Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyoroti program Kementerian Pertanian yang belum terealisasi sepenuhnya pada tahun sebelumnya.
Salah satu program yang disorot mantan Bupati Purwakarta itu membuat infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi, hingga lumbung padi.
Hal itu disampaikan Dedi saat rapat kerja bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membahas perihal refocusing anggaran Kementerian Ppertanian dan rencana program Kementerian Pertanian 2021, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (25/1).
Menurut Dedi, Kementan perlu mempelajari cara orang Suku Badui bercocok tanam hingga menemukan varietas unggul.
“Toh Kita harus belajar pada kampung-kampung adat di Badui, di Cipta Gelar dan Sinaresmi tanpa bantuan PPL tanpa Dinas Petanian, punya varietas padi sendiri, unggul, kemudian lumbungnya penuh, bahkan hingga 100 tahun ke depan mereka masih punya padi yang utuh, yang paling menarik adalah di Badui tidak ada Kepala Dinas Kesehatan tapi tidak ada covid-19,†ucap Dedi.
Legislator Partai Golkar dari Purwakarta ini mengatakan, masyarakat Indonesia hanya sebatas agen untuk para produsen asing.
Lantaran berguru keluar negeri bukan mempelajari sistem pertanian di Indonesia sendiri.
“Artinya kecerdasan itu harus kita utamakan, kenapa kita enggak cerdas karena sekolah kita di luar negeri. Sekolah di luar negeri kita harus berpikiran seperti orang luar negeri, orang luar negerinya jualan ke kita, sehingga kota menjadi agen jualan produk mereka,†katanya.
“Paradigma inilah yang harus kita bangun,†imbuhnya.
