Ilustrasi vaksinasi Covid-19/Net
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung meminta pemerintah tidak mengistimewakan wartawan terkait program vaksinasi Covid-19.
Hal ini menanggapi pernyataan pihak Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Lampung yang mengusulkan wartawan setempat mendapat vaksin pada tahap dua.
“Sebagai warga negara, wartawan berhak mendapat vaksin, namun perlakuannya tidak perlu mendapatkan keistimewaan," kata Ketua AJI Bandarlampung, Hendry Sihaloho, Minggu (24/1), dikutip Kantor Berita RMOLLampung.
Hendry mengatakan, pemberian vaksin merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat. Program vaksinasi Covid-19 diharapkan menekan laju penyebaran virus yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial.
Namun, pemerintah harus menghindari memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu, termasuk kepada wartawan.
“Jurnalis memang kalangan yang rentan terkena virus corona karena mobilitas tinggi dan berinteraksi dengan banyak orang. Namun, hal itu bukan menjadi pembenaran untuk memperlakukan mereka secara istimewa. Wartawan juga jangan meminta keistimewaan karena profesinya,†ujar Hendry.
Dia meminta para juruwarta tetap mengawal dan mengawasi proses vaksinasi. Memastikan informasi berkualitas lewat kerja-kerja jurnalistik secara independen juga penting.
Sehingga, program vaksinasi Covid-19 tidak menyimpang dan benar-benar menjangkau setiap lapisan masyarakat.
“Vaksin ini kan salah satu ikhtiar pengendalian pandemi virus corona. Karena itu, penting memastikan pemerolehan vaksin bagi publik dan sebaiknya tidak dikomersialisasi,†tegas dia.
Jurubicara Satgas Covid-19 Lampung, Reihana, sempat mengusulkan wartawan mendapat vaksin pada tahap kedua. Nantinya, para juruwarta itu divaksin bersama petugas publik lainnya, seperti anggota TNI, Polri, dan guru.
“Vaksin tahap kedua, saya minta rekan-rekan media dimasukan karena membantu pelayanan publik,†kata Reihana yang juga Kadis Kesehatan Lampung itu.
