Berita

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson/Net

Dunia

PM Boris Johnson Bentuk Koalisi Baru Untuk Atasi Perubahan Iklim

SENIN, 25 JANUARI 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan sedang membangun koalisi internasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

"Untuk memastikan kita tidak hanya mendapatkan kata-kata hangat tetapi juga perubahan nyata, saya hari ini meluncurkan Koalisi Aksi Adaptasi baru," kata Johnson dalam pidato virtual di KTT Adaptasi Iklim yang diselenggarakan oleh Belanda pada Senin (25/1).

Dalam pernyataan yang dirilis oleh Downing Street, koalisi itu juga akan menetapkan agenda untuk KTT Perubahan Iklim atau COP26 yang akan diadakan di Glasgow, Skotlandia pada November.


Koalisi Aksi Adaptasi baru dikembangkan oleh Inggris dalam kemitraan dengan Mesir, Bangladesh, Malawi, Belanda, Saint Lucia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengubah komitmen politik internasional yang dibuat melalui Seruan Aksi PBB tentang Adaptasi dan Ketahanan menjadi dukungan dasar untuk komunitas yang rentan.

"Tidak dapat disangkal bahwa perubahan iklim sudah menimpa dan telah menghancurkan kehidupan dan ekonomi kita. Kita harus beradaptasi dengan iklim yang berubah, dan kita harus melakukannya sekarang," tambah Johnson.

Lebih lanjut, ia juga berjanji untuk menjadikan perlunya pemulihan yang tangguh sebagai salah satu prioritas pemerintahnya ketika Inggris mengambil alih kepresidenan sementara G7 pada pertemuan puncak yang akan diadakan di daerah Inggris di Cornwall pada Juni.

Koalisi yang akan diumumkan oleh Johnson mengedepankan seruan untuk aksi adaptasi dan ketahanan yang dibuat pada KTT Aksi Iklim PBB 2019, berkomitmen pada negara-negara untuk bertindak, mengintegrasikan risiko iklim ke dalam semua pengambilan keputusan, dan meningkatkan ketersediaan pembiayaan adaptasi.

Seruan aksi itu telah ditandatangani oleh lebih dari 120 negara,  dan 86 organisasi, termasuk sejumlah badan PBB dan Uni Eropa.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya