Berita

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Net

Hukum

KPK Dinilai Melawan Hukum Jika Status DPO Sjamsul Nursalim Dan Istri Tidak Dicopot

SENIN, 25 JANUARI 2021 | 09:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai melawan hukum oleh Advokat senior Maqdir Ismail.

Pasalnya dia melihat, penetapan status tersangka kepada Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih S. Nursalim (IN) sudah tidak valid sejak adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sebagai tersangka utama.

"Sudah tidak valid, karena perkara beliau berdua itu berasal dari penetapan SAT sebagai tersangka," ujar Maqdir dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/1).

Dengan begitu, Maqdir berpendapat langkah KPK melalui satuan khusus pemburu tersangka untuk menangkap SN dan IN yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) juga tidak tepat.

"Adalah tidak tepat dan merupakan perbuatan melawan hukum, kalau Satgas KPK mencari orang dalam DPO terkait kasus yang pelaku utamanya telah dinyatakan bebas atau tidak melakukan perbuatan pidana, menurut putusan pengadilan yang  telah berkekuatan hukum tetap," tuturnya.

SN dan IN yang terseret dalam perkara mantan Kepala BPPN itu, lanjut Maqdir, hanya bersifat sangkaan. Sebab, oleh Jaksa KPK,  SAT didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Dorojatun Kuntjoro-Jakti, SN serta IN. Hal itu juga disampaikan Jaksa KPK dalam tuntutannya.

Namun, lanjut Maqdir, MA telah membebaskan SAT, karena dalam  putusannya menilai yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana.  

"Putusan ini secara hukum bermakna sangkaan atau dugaan terhadap Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim. Adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga status tersangka yang terlanjur disematkan kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim otomatis gugur demi hukum,” ungkapnya.

Maka dari itu, Maqdir berharap kepada pimpinan KPK berani melakukan koreksi dengan menghentikan penyidikan serta penghapusan status DPO terhadap SN dan IN.

Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menunjukkan bahwa negara  hukum Republik Indonesia menghormati putusan pengadilan sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum.

"Pimpinan KPK tidak perlu merasa gamang, apalagi merasa bersalah dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," katanya.

"Jika penghentian penyidikan dan penghapusan status DPO tidak segera dilakukan, maka timbul potensi pelanggaran HAM oleh Negara terhadap SN dan IN. Penghentian penyidikan juga akan menjadi bukti bahwa KPK menjunjung tinggi hukum dan menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara adil dan benar,” demikian Maqdir.

Populer

Aktivis Myanmar: Kami Menentang Dan Mengutuk Indonesia Atas Rencana Mengirimkan Utusan Ke Burma

Rabu, 24 Februari 2021 | 08:14

Guru Besar Atomi University Jepang: Indonesia Salah Satu Benteng Demokrasi Di Asia Tenggara, Sayangnya Mundur

Senin, 22 Februari 2021 | 20:17

Sudah Di Meja Jokowi, Jaksa Agung ST Burhanuddin Dikabarkan Salah Satu Yang Bakal Dicopot

Sabtu, 20 Februari 2021 | 09:42

Andi Arief: Ternyata Ada Dendam PDIP Terhadap SBY Sebagai Menantu Jenderal Sarwo Edhie Wibowo

Rabu, 17 Februari 2021 | 20:17

Politisi PDIP Doakan Anies Binasa, Andi Sinulingga: Apakah Yang Begini Tidak Diproses?

Senin, 15 Februari 2021 | 12:37

Pindah Ibu Kota Tidak Sesuai Dengan Omongan Jokowi ‘Atasi Banjir Lebih Mudah Jika Jadi Presiden’

Senin, 22 Februari 2021 | 08:54

Jokowi Dikerubung Warga, Iwan Sumule: Rakyat Dihukum, Rakyat Diminta Maklum

Selasa, 23 Februari 2021 | 22:53

UPDATE

Tokoh Muda Sarat Pengalaman, Alasan Akbar Tanjung Dukung Dave Laksono Jadi Ketum Kosgoro 1957

Kamis, 25 Februari 2021 | 23:00

Gede Pasek Ungkit Janji SBY, Syahrial Nasution: Rombongan AU Bikin Demokrat Rusak

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:59

Oknum Polisi Jual Senjata Ke KKB Papua, Nuning Kertopati Minta Pemerintah Perketat Perbatasan

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:49

Komisi I DPR: OTT Jualan Konten Tapi Tak Bayar Pajak, Ini Tidak Adil

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:39

Anggap KLB Upaya Mencomot Demokrat, Pengamat: Semua Yang KLB SK Kepengurusannya Ditandatangani Menkumham

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:36

Elektabilitas Puan Belum Menonjol, Tapi Bisa 'Membahayakan' Jelang 2024

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:20

Benarkan Rumahnya Digeledah, Ihsan Yunus PDIP Bungkam Ditanya Hilangkan Barang Bukti Suap Bansos

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:15

Rampung Diperiksa 7,5 Jam, Ihsan Yunus: Semuanya Sudah Disampaikan Ke Penyidik

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:55

BMI: Pak Moeldoko Minim Prestasi Dan Buruk Bagi Mental Kepemimpinan Demokrat

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:33

Cek Ombak, Simulasi Lawan Anies Bisa Jadi Penentu Nasib Prabowo Di 2024

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:07

Selengkapnya