Beberapa penumpang di bandara/Net
Pemerintah diminta untuk memperbaiki tata laksana teknis karantina bagi WNI yang melakukan perjalanan dari luar negeri.
Pasalnya, temuan fakta di lapangan pemberian fasilitas karantina dan tes usap PCR gratis yang diperuntukkan bagi WNI setiba di Bandara Soetta dari perjalanan luar negeri dinilai tidak tepat. Seharusnya, fasilitas karantina dan tes usap PCR gratis diberikan kepada yang layak menerima sesuai aturan.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/1).
"Sudah ada dalam Keputusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 6/2001 siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas karantina gratis yakni Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar/mahasiswa atau WNI yang secara ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Mampu (SPTM)," kata Mufida.
Mufida mengatakan, dia langsung mendatangi tempat karantina mandiri bagi WNI yang pulang ke Tanah Air di wilayah Tangerang, Banten. Disebutkan, berdasarkan laporan yang diterima, ternyata banyak WNI yang langsung diberikan formulir SPTM untuk diisi dan tanda tangan. Hal ini, kata dia, tentu kondisi ini menjadi pertanyaan besar.
"Kenapa tidak sejak awal disampaikan secara terbuka tentang isi kebijakan tersebut? Ini aneh. Tiba-tiba penumpang diminta tanda tangan pernyataan tidak mampu. Kami menerima informasi ini dan langsung konfirmasi ke lapangan," ujarnya.
"Temuan ini menunjukkan ada fakta tidak tepatnya sasaran penggunaan dana untuk karantina mandiri dan telah terjadi ketidakadilan implementasi kebijakan. Jika semua penumpang dibawa dan diberikan formulir SPTM berarti semua WNI yang pulang ke Indonesia dianggap tidak mampu dan diberikan subsidi biaya karantina mandiri. Ini harus dievaluasi dan diperbaiki segera," imbuhnya.
Menurut Mufida, klasifikasi pelaku perjalanan luar negeri sudah bisa dilakukan sejak awal dari data visa yang pastinya tertera apakah mereka pelajar, PMI atau masyarakat yang mandiri atau subsidi. Sehingga tidak salah implementasi kebijakan di saat tiba di bandara.
Temuan lain di lapangan, masih kata Mufida, adanya keanehan PCR yang harus dilakukan dua kali pada penumpang yang menjalani karantina. Saat sebelum terbang ke Indonesia, penumpang WNI sudah melakukan tes PCR sebagai syarat naik pesawat. Setiba di bandara, harus tes PCR lagi di lokasi karantina. Selang tiga hari, sebelum pulang ke rumah, harus PCR lagi.
"Bagaimana mungkin seseorang, harus menjalani tiga kali PCR dalam hitungan sepekan, sangat tidak logis dan menurut saya berpotensi iritasi pada hidung. Belum lagi aspek psikologi dan biaya yang harus ditanggung oleh APBN maupun pribadi penumpang. Ini sangat aneh. Harus diperbaiki kebijakan ini," tuturnya.
Lebih lanjut, Mufida meminta agar koordinasi antar instansi benar-benar diperbaiki. Ia sudah mengingatkan pada berbagai kesempatan tentang terlalu banyaknya stakeholder dan kuatnya ego sektoral dalam mitigasi pandemi Covid-19.
"Ini sudah disampaikan berkali-kali. Persoalan birokrasi kita adalah tidak efisien dalam manajemen kerja dan penggunaan anggaran sehingga sering terjadi saling lempar tanggung jawab. Antara regulator dan pelaksana regulasi kurang memahami situasi di lapangan. Sosialisasi kebijakan ke masyarakat sangat minim dan tidak jelas substansinya. Implementasi Kebijakan di lapangan sering tidak sesuai dan terjadi pembiaran situasi tersebut. Ini catatan yang harus segera diperbaiki," kata Mufida.
Politikus PKS ini memastikan Komisi IX akan mendukung langkah penanggulangan Covid-19 jika dilakukan secara transparan, solutif dan adil.
"Kita pastinya mendukung kebijakan yang transparan, solutif, positif dan adil bagi semua masyarakat dalam mitigasi pandemi yang berat ini," tandasnya.
