Berita

Potret eks Menteri Sosial Juliari Batubara bersama Presiden Joko Widodo/Net

Hukum

Aktivis Haris Rusly Khawatir Nasib Juliari Seperti Harun Masiku, Hilang Tanpa Jejak

SENIN, 25 JANUARI 2021 | 05:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pengusutan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara harus benar-benar diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tuntas.

Sebab tak sedikit yang menduga kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 ini turut melibatkan sejumlah politisi dan elite. Terlebih hingga kini Juliari yang bernaung di PDIP masih bungkam saat diperiksa lembaga pimpinan Firli Bahuri tersebut.

Soal bungkamnya Juliari, tokoh Papua, Christ Wamea menduga ada hal yang sengaja ditutupi oleh Juliari.


"Pasti ada sesuatu yang besar ditutupi oleh Juliari Batubara karena dia bukan sembarang di PDIP. Orang baik pasti bagi-bagi dengan orang baik," tulisnya di akun Twitter seperti dikutip redaksi, Senin (25/1).

Dalam perjalanan kasusnya, muncul dugaan keterlibatan dua politisi PDIP, yakni Herman Herry dan Ihsan Yunus. Dalam laporan Tempo, kantor milik vendor perusahaan yang telah digeledah KPK diduga terafiliasi dengan kedua politisi tersebut.

Beberapa di antaranya PT Anomali Lumbung Artha di Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan yang sahamnya dipegang Teddy Munawar, Febri Suhandi, Ubayt Kurniawan dan PT Anomali Lintas Cakra.

Kemudian, PT Dwimukti Graha Elektindo yang berada di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Saham perusahaan tersebut dilaporkan milik Herman Herry dan istrinya, Vonny Kristiani.

Pengungkapan kasus bansos Covid-19 tersebut harus benar-benar menjadi perhatian serius. Bila tidak, bukan tidak mungkin kasus tersebut menguap seperti halnya keberadaan eks Caleg PDIP, Harun Masiku dalam kasus suap PAW anggota DPR RI yang tak kunjung ditemukan keberadaannya.

"Sobat, aku mengkhawatirkan nasibnya Julian (Juliari) Batubara, jangan sampai tiba-tiba moksa ke langit ke tujuh tanpa jejak kayak Harun Masiku," jelas aktivis Haris Rusly Moti.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya