Berita

Potret eks Menteri Sosial Juliari Batubara bersama Presiden Joko Widodo/Net

Hukum

Aktivis Haris Rusly Khawatir Nasib Juliari Seperti Harun Masiku, Hilang Tanpa Jejak

SENIN, 25 JANUARI 2021 | 05:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pengusutan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara harus benar-benar diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tuntas.

Sebab tak sedikit yang menduga kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 ini turut melibatkan sejumlah politisi dan elite. Terlebih hingga kini Juliari yang bernaung di PDIP masih bungkam saat diperiksa lembaga pimpinan Firli Bahuri tersebut.

Soal bungkamnya Juliari, tokoh Papua, Christ Wamea menduga ada hal yang sengaja ditutupi oleh Juliari.


"Pasti ada sesuatu yang besar ditutupi oleh Juliari Batubara karena dia bukan sembarang di PDIP. Orang baik pasti bagi-bagi dengan orang baik," tulisnya di akun Twitter seperti dikutip redaksi, Senin (25/1).

Dalam perjalanan kasusnya, muncul dugaan keterlibatan dua politisi PDIP, yakni Herman Herry dan Ihsan Yunus. Dalam laporan Tempo, kantor milik vendor perusahaan yang telah digeledah KPK diduga terafiliasi dengan kedua politisi tersebut.

Beberapa di antaranya PT Anomali Lumbung Artha di Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan yang sahamnya dipegang Teddy Munawar, Febri Suhandi, Ubayt Kurniawan dan PT Anomali Lintas Cakra.

Kemudian, PT Dwimukti Graha Elektindo yang berada di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Saham perusahaan tersebut dilaporkan milik Herman Herry dan istrinya, Vonny Kristiani.

Pengungkapan kasus bansos Covid-19 tersebut harus benar-benar menjadi perhatian serius. Bila tidak, bukan tidak mungkin kasus tersebut menguap seperti halnya keberadaan eks Caleg PDIP, Harun Masiku dalam kasus suap PAW anggota DPR RI yang tak kunjung ditemukan keberadaannya.

"Sobat, aku mengkhawatirkan nasibnya Julian (Juliari) Batubara, jangan sampai tiba-tiba moksa ke langit ke tujuh tanpa jejak kayak Harun Masiku," jelas aktivis Haris Rusly Moti.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya