Berita

Amerika Serikat memberikan izin metode pencampuran vaksin merek berbeda jika dalam keadaan luar biasa/Net

Kesehatan

AS Beri Izin Penggunaan Vaksin Campuran Pfizer Dan Moderna Dalam Keadaan Luar Biasa

MINGGU, 24 JANUARI 2021 | 06:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) memberi izin penggunaan campuran vaksin Pfizer dan Moderna dalam situasi luar biasa.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mengatakan, perlu menunggu waktu enam pekan setelah suntikan pertama untuk suntikan kedua dengan dosis yang berbeda.

Pada pedoman sebelumnya, membutuhkan waktu 21 hingga 28 hari dari suntikan pertama ke suntikan kedua.

CDC menggarisbawahi, pedoman baru itu baru bisa dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti persediaan vaksin terbatas atau pasien tidak mengetahui vaksin mana yang mereka terima.

Meski begitu, dimuat Sputnik pada Sabtu (23/1), CDC menekankan bahwa setiap orang sebisa mungkin mendapatkan vaksin dengan merek yang sama atau keduanya menggunakan mRNA.

"Tujuannya bukan untuk menyarankan orang untuk melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi memberikan dokter fleksibilitas untuk keadaan luar biasa," terang jurubicara CDC, Jason McDonald.

Dalam pernyataannya, CDC juga menyebut belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan campuran vaksin akan berdampak pada efektivitas maupun keamanannya.

Tetapi seorang spesialis peneliti vaksin mengatakan, baik Pfizer maupun Moderna memiliki desain yang sangat mirip sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

Di samping itu, saat ini CDC juga mendesak agar fasilitas medis menerbitkan kartu vaksinasi yang berisi vaksin apa yang digunakan oleh pasien. Selain itu, informasi terkait vaksin yang digunakan juga harus menjadi catatan pemerintah.

Pedoman baru dari CDC muncul ketika beberapa kota dan kabupaten di Amerika membatalkan banyak vaksinasi sehingga menunda target sebelumnya.

Pekan lalu, pihak berwenang di Wayne County, Michigan mengatakan suntikan pertama dan kedua akan tepat waktu. Namun hampir 1.400 orang yang telah mendaftar suntikan pertama dibatalkan.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya