Di tengah meningkatnya serangan teroris yang kerap menargetkan lokasi budaya termasuk situs keagamaan dan tempat suci, Majelis Umum PBB dengan suara bulat akhirnya mengadopsi resolusi baru yang bertujuan meredam hal tersebut.
Resolusi itu juga bertujuan mendorong toleransi yang lebih besar untuk semua keyakinan agama.
Resolusi bertajuk 'Promoting a Culture of Peace and Tolerance to Safeguard Religious Sites' dipresentasikan dalam rapat pleno majelis ke-50 oleh Arab Saudi, atas nama sejumlah negara sponsor lainnya, termasuk Maroko, Mesir, Irak, Kuwait, Bahrain, Oman, UEA, Yaman, Sudan dan Pakistan, Arab News melaporkan pada Jumat (22/1).
Resolusi tersebut mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang diabadikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Para sponsor mengatakan mereka menyesalkan penghancuran relik dan monumen yang disengaja, dan mengecam tindakan seperti pelanggaran hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Mereka juga mendesak anggota Majelis Umum untuk memerangi kebencian agama melalui dialog antaragama di tingkat lokal, regional dan internasional.
Selain itu, mereka pun mengutuk advokasi kebencian dalam bentuk apa pun, baik dalam bentuk cetak, audiovisual, atau di media sosial, dan mengatakan bahwa terorisme “tidak dapat dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnisâ€.
Abdallah Al-Mouallimi, perwakilan permanen Arab Saudi untuk PBB, mengatakan kepada majelis bahwa tujuan resolusi tersebut adalah untuk mendorong dan mengembangkan budaya perdamaian yang dapat menjadi perisai dari semua bentuk ekstremisme, dan menggunakannya untuk melindungi situs-situs keagamaan dan simbol dari tindak kekerasan, provokasi atau ejekan.
"Kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi saling bergantung dan saling menguatkan," katanya, seraya menyerukan kesadaran yang lebih tinggi tentang tanggung jawab yang menyertai kebebasan berbicara, dan batas-batas yang melampaui hal itu dapat menjadi hasutan untuk melakukan kekerasan.
Al-Mouallimi mengatakan peran utama negara adalah untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, dan yang terpenting di antara mereka adalah hak minoritas untuk menjalankan keyakinan mereka dengan bebas.
Dia bahkan menggambarkan situs keagamaan sebagai "oasis perdamaian, pusat pencerahan" yang mencerminkan sejarah, tatanan sosial, dan tradisi masyarakat di seluruh dunia.
“Sangat menyakitkan melihat tempat ibadah menghadapi ancaman dan kehancuran, apakah itu masjid, gereja, sinagog, atau Sikh atau kuil Hindu,†tambahnya.
Utusan Saudi itu mengatakan dia menyesalkan kampanye fitnah yang ditujukan kepada tokoh dan simbol agama.
"Kebebasan seharusnya tidak digunakan untuk memprovokasi dan menghasut, tetapi untuk lebih memahami, berdialog, dan penerimaan orang lain," ujarnya.
Resolusi baru tersebut mengundang Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk mengadakan konferensi internasional yang melibatkan perwakilan PBB, pemimpin politik dan agama, dan kelompok masyarakat sipil untuk mendorong dukungan politik dan memajukan upaya untuk melindungi situs-situs keagamaan dan melawan eskalasi kekerasan ras dan agama di seluruh dunia.
