Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo/Net

Politik

Pemerintah Harus Cegah Pihak-pihak Yang Ingin Raup Keuntungan Dari Vaksin Covid-19

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 14:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana pemerintah membuka kesempatan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 mandiri atau komersil menuai pro dan kontra di masyarakat. Karena hal ini jelas membuka potensi terjadi upaya meraup keuntungan dari pihak-pihak tertentu dalam vaksinasi mandiri ini.

Untuk itu, anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi kepada rumah sakit yang berusaha mencari keuntungan di tengah pandemi Covid-19 dengan melakukan bisnis vaksin.

“Namun dari musibah ini kita gelorakan gotong-royong semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, RS, dan perusahaan yang mendatangkan vaksin mandiri dengan mengedepankan sosial,” ucap Rahmad lewat keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/1).


Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kesehatan rakyat dengan mengedepankan vaksin gratis dibandingkan vaksin komersil.

“Kesehatan rakyat adalah tugas dan kewajiban negara termasuk di era pandemi pelaksanaan vaksin secara gratis,” kata legislator asal Boyolali.

“Dalam rangka mempercepat terbentuknya herd immunity seperti yang disampaikan pemerintah dengan dimungkinkan wacana vaksin mandiri, dengan catatan ketat yang harus dijalankan untuk menghindarkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial,” tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya