Berita

Joe Biden dan isteri jelang pelantikan presiden AS Rabu 20 Januari 2021/Net

Dunia

Joe Biden Siap Perpanjang Perjanjian Pengurangan Senjata Nuklir Dengan Rusia

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 10:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Joe Biden saat ini tengah berusaha untuk mengupayakan perpanjangan lima tahun dari Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (START) Baru yang akan berakhir pada 5 Februari mendatang.

Juru Bicara Gedung Putih yang baru, Jen Psaki mengatakan hal tersebut saat menggelar jumpa pers pada Kamis (21/1) waktu setempat. Dia menilai, perpanjangan kesepakatan itu menjadi penting mengingat hubungan Washington-Moskow yang sedang bermasalah akhir-akhir ini.

"Perpanjangan ini menjadi lebih masuk akal ketika hubungan dengan Rusia bermusuhan seperti saat ini," kata Psaki, seperti dikutip dari AFP, Jumat (22/1).


Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis pertama, START I, ditandatangani pada tahun 1991 antara AS dan Uni Soviet, dan mulai berlaku pada 1994.

Perjanjian START Baru, ditandatangani pada 2010 oleh mantan Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dikerahkan menjadi 1.550 dan ICBM, SLBM, dan pembom berat yang dikerahkan untuk persenjataan nuklir menjadi 700 dan termasuk inspeksi untuk memverifikasi kepatuhan dengan kesepakatan.

Juru bicara Pentagon, John Kirby, memuji keputusan Biden untuk memperpanjang perjanjian itu, dengan mengatakan itu 'memajukan pertahanan negara'.

"Kepatuhan Rusia terhadap perjanjian itu telah membantu kepentingan keamanan nasional kami dengan baik, dan orang Amerika jauh lebih aman dengan New START utuh yang diperpanjang," kata Kirby dalam sebuah pernyataan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya