Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Repro

Politik

Intimidasi Dan Pembungkaman Dengan Modus Tes Swab Adalah Ancaman Serius Bagi Demokrasi

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 09:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pembungkaman dengan modus tes swab Covid-19 merupakan kejahatan kemanusiaan dan ancaman serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, soal video yang dibuat Koran Tempo terkait adanya dugaan bahwa tes swab Covid-19 merupakan modus baru pembungkaman.

Pada video tersebut, dijelaskan ada upaya pembungkaman yang dialami tiga aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan modus tes swab.

"Modus pembungkaman aktivis Walhi Kaltim oleh orang yang mengaku sebagai pihak yang berwenang melakukan swab test mesti diusut tuntas," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/1).

Karena, kata Satyo, upaya intimidasi dan pembungkaman dengan menggunakan modus tersebut sangat berbahaya bagi tenaga kesehatan yang berdiri di garis depan penanganan Covid-19.

"Jika kelompok tersebut menggunakan alat-alat berbahaya sehingga jatuh korban dari kalangan aktivis, yang akan dituntut pertanggungjawaban adalah pihak berwenang di sektor kesehatan dan satgas covid," jelas Satyo.

Dengan demikian, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) ini berharap pihak Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo nanti bisa mengungkap aktor dan pelaku upaya intimidasi kepada aktivis dengan modus tes swab.

"Segala modus intimidasi dan pembungkaman oleh pemerintah apalagi oleh korporasi adalah kejahatan kemanusiaan dan ancaman serius untuk demokrasi, hak menyatakan pendapat dan memberitakan kebenaran di Republik ini dijamin oleh UU," pungkas Satyo.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya