Berita

Ilustrasi banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan/Net

Politik

Adhie Massardi: Indonesia Kelabakan Hadapi Bencana Karena Tidak Punya Disaster Management

KAMIS, 21 JANUARI 2021 | 23:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Letak geografis yang berada pada dua lempengan bumi membuat Indonesia menjadi negara yang sangat rawan dilanda bencana.

Namun demikian dalam setiap kejadian bencana, pemerintah selalu terkesan kelabakan.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhi Massardi mengatakan ketidaksiapan pemerintah karena hingga saat ini tidak ada sistem manajemen penanganan bencana yang disiapkan secara matang.


"Penyebabnya karena kita tidak punya manajemen bencana (Disaster Managemen)," kata Adhie dalam diskusi virtual 'Membaca Bencana Lewat Politik' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/1).

Juru bicara presiden di era Abdurrahman Wahid ini menjelaskan, ia pernah menyusun Disaster Managemen tersebut saat Gusdur menjadi presiden.

Hal yang sama menurutnya saat ini juga perlu dilakukan karena pada dasarnya bencana di Indonesia secara garis besar hanya terjadi pada tiga kejadian yang berulang yakni banjir, gempa bumi dan longsir serta kebakaran hutan.

Ia mencontohkan Jepang sebagai negara yang rawan dilanda tsunami dahsyat tapi teratasi dengan baik karena memiliki manajeen bencana yang maju.

Secara khusus soal bencana banjir di Kalimantan Selatan, menurut Adhi menjadi gambaran betapa upaya pencegahan dan penanggulangan bencana sangat butuh perbaikan.

"Bencana di Kalimantan Selatan menjadi bukti tata kelola sumber daya alam kita sangat parah, sama dengan tata kelola ekonomi, hukum dan lainnya. Menggabungkan bagian pengawasan dan pengelolaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi bencana karena para penjahat lingkungan hidup akan semakin leluasa," ujarnya.

Ironisnya, tidak ada satupun penjahat lingkungan hidup yang ada dibawa ke persidangan.

"Kembali ke masalah itu, karena penjahatnya orang dalam lingkup oligarki itu sendiri, sehingga kalau satu terseret semua bisa ikut terseret," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya