Pedagang Sapi Mogok Massal, Wagub Banten Lemparkan Ke Pemerintah Pusat

Para pedagang daging sapi se-Banten yang terhimpun dalam Gabungan Pengusaha Daging (Gappenda) memastikan akan menggelar mogok massal mulai Jumat, (22/1) sampai Selasa (26/1).

Keputusan itu diambil setelah melalui rapat anggota Gappenda se-Banten terdiri Gappenda Kota Cilegon, Kabupaten Pandegalang, Lebak, Serang, dan Kota Serang di rumah potong hewan (RPH), Kota Serang pada Rabu malam (20/1).

"Kami mengimbau kepada seluruh pengusaha dan pedagang daging untuk tidak melakukan aktivitas perdagangan baik itu pemotingan sapi hidup dari RPH maupu  daging beku dari distributor di setiap pasar-pasar tradisional," ujar Aeng Haeruljaman, diberitakan Kantor Berita RMOLBanten, Kamis (21/1).

Selain itu, Aeng juga mengimbau pengusaha gilingan daging atau bakso agar tidak membuka jasa gilinganya terhitung mulai besok hingga lima hari ke depan. Apabila terdapat pengusaha pedagang daging yang melanggar, akan dikenakan sanksi administrasi.

"Yang melanggar akan kita sanksi administrasi organisasi," tegansya.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengaku tidak memiliki kebijakan untuk mengatur stabilitas harga daging sapi. Sebab, kewenangan tersebut dimiliki pemerintah pusat.

"Ini kan kebijakanya ada di pusat, kalau kami di sini hanya bagaimana melaksanakan ketersediaanya," katanya.

Untuk mengantisipasi kelangkaan sapi di Wilayah Banten, anak mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah itu memastikan akan segera mengusulkan penambahan peternak daging ke pemerintah pusat.

"Kami juga bisa mengusulkan penambahan pusat pertenakan daging. Namun sekarang ini kan Pemprov masih berbenah terkait agro, nanti kita buat kapasitas perternakan," pungkasnya.