Berita

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam/Net

Politik

Tes Covid-19 Jangan Jadi Alat Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

RABU, 20 JANUARI 2021 | 15:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tes swab Covid-19 jangan dijadikan alat untuk melakukan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Begitu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi adanya dugaan pembungkaman yang dialami tiga aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan modus tes swab.

"Banyak yang mengatakan demikian, bahkan sekarang masuk kantor harus tes swab, teman saya pernah mengalami bahwa yang melakukan tes swab tidak memakai standar sebagaimana dilakukan oleh tenaga kesehatan," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/1).

Saiful pun menegaskan agar tes swab tidak dijadikan ajang pembungkaman terhadap aktivis yang akan memperjuangkan hak-hak masyarakat banyak.

Karena yang demikian, akan membuat masyarakat tidak melakukan tes swab karena takut dicovidkan.

"Sehingga menurut saya, selain akurasi dari tes juga harus terstandarisasi, jangan sampai ada oknum-oknum yang menjadikan dan memanfaatkan tes Covid-19 sebagai alat untuk melakukan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi ditengah pandemi," tegas Saiful.

Apalagi, Saiful juga mengungkapkan adanya hak klien yang tengah menjalani proses hukum dibatasi oleh aparat penegak hukum.

"Kita lihat misalnya, di kantor-kantor aparat penegak hukum kita juga dibatasi dalam hal melakukan pendampingan atau mewakili klien, itu bisa jadi masalah dan bagaimana dengan hak-hak klien untuk mendapatkan pendampingan," pungkas Saiful.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya