Berita

Politisi PDIP Ribka Tjiptaning dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Samuel F Silaen: Rotasi Mbak Ning Dampak Negatifnya Wajah PDIP Di Parlemen

SELASA, 19 JANUARI 2021 | 20:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rotasi anggota Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning dari Komisi IX ke Komisi VII DPR RI menunjukkan narasi penolakan vaksin Covid-19 telah benar-benar berdampak negatif bagi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri di hadapan publik.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, rotasi yang dialami Mbak Ning, sapaan Ribka Tjiptaning bukanlah hal biasa sebagai bagian tour of duty anggota dewan.

Sebab bila mengacu rekam jejak, Ribka Tjiptaning adalah anggota senior di Komisi IX DPR RI. Ia juga sebelumnya sudah pernah duduk sebagai pimpinan komisi yang membidangi kesehatan tersebut.


"Seingat saya dia sudah dua kali menduduki jabatan sebagai pimpinan komisi IX. Secara pengalaman, tentunya dr Ning sudah ngelotok dan khatam tupoksi Komisi IX," kata Samuel Silaen dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (19/1).

Oleh karenanya, ia menilai rotasi tersebut makin menunjukkan bahwa penolakan vaksin yang disampaikan Ribka telah mencoreng citra PDIP di mata rakyat. Sebab PDIP sendiri terang-terangan sudah mendukung pemerintah dalam vaksinasi massal.

"Rotasi itu dampak negatif yang menerpa wajah PDI-Perjuangan di parlemen akibat kritiknya jadi viral hingga harus merotasi dr Ning. Sebagian publik terbelah dalam menyikapi kritik itu, ada yang menilai benar namun sekaligus menimbulkan persepsi sumir dan negatif soal vaksinasi," lanjutnya.

Soal posisinya yang kini di Komisi VII, Silaen mengamini hal tersebut menjadi bidang baru bagi Ribka Tjiptaning yang berlatar seorang dokter.

"Dia memang tidak punya pengalaman terkait dengan komisi VII, namun dia akan cepat menyesuaikan diri dengan tupoksi komisi VII tersebut," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya