Berita

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning saat menyampaikan penolakan terhadap vaksin Sinovac/Repro

Politik

Pengamat: Ribka Tjiptaning Menampar Muka PDIP, Makanya Digeser

SELASA, 19 JANUARI 2021 | 14:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rotasi yang dilakukan terhadap anggota Komisi IX Ribka Tjiptaning ke komisi VII DPR RI disinyalir merupakan buntut pernyataan kontroversialnya mengenai vaksin Covid-19 beberapa waktu lalu.

Beberapa waktu lalu, Ribka Tjiptaning menolak keras disuntik vaksin dari Sinovac. Penolakan tersebut berseberangan dengan sikap PDIP sebagai parpol pengusung Presiden Joko Widodo yang mendukung vaksinasi massal.

“Makanya digeser dan dipindah ke komisi lain. Pemindahan Ribka itu akibat menolak divaksin. Hal itu sama saja menampar PDIP karena bagaimanapun PDIP partai utama pendukung presiden," kata pengamat politik Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/1).


"Presiden sendiri orang pertama yang divaksin. Presidennya dari PDIP, tapi anggota PDIP-nya menolak divaksin. Ini lucu, aneh, dan ajaib, sekaligus juga geli,” sambung Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menambahkan, pemutasian atau pemindahan jabatan di parlemen merupakan risiko yang harus dihadapi anggota parlemen bila tak senada dengan kebijakan partai.

“Begitulah berpartai. Mesti seirama dan senada dengan kebijakan partai. Kalau tidak, tentu akan didepak atau paling tidak digeser-geser,” katanya.

Melihat sikap PDIP terhadap Ribka Tjiptaning, Ujang pun berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan tidak ada partai yang betul-betul menjunjung demokratis, termasuk PDIP.

“Soal apakah partai demokratis, hampir di semua partai tak ada yang betul-betul dan sungguh-sungguh menerapkan demokratisasi di internalnya masing-masing,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya